Wakil Ketua | Michaelorstedsatahi's Blog

June 1, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [9]

Filed under: Peradilan Tata Usaha Negara — Tags: calon Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya, de, en, Godsdienstige, Hakim, Hakim adalah, Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Hakim tidak boleh merangkap menjadi, Java, Judges, judiciil, juncto, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh, Kerapatan Qadhi, Kerapatan Qadhi Besar, Ketua, Legal, Legal Position Of Public Servants, Madura, nr 116, nr 152, nr 153, nr 618, nr 639, of, Op, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 24 UUD 1945, Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh, Peradilan Agama, peradilan tata usaha negara, Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957, Position, Priesterraden, Priesterraden op Java en Madura, Public, Rechtspraak, Reglement, Reglement op de Godsdienstige Rechtspraak, seorang Hakim harus, seorang Hakim harus memenuhi syarat, Servants, seseorang harus, seseorang harus memenuhi syarat, Stbld 1937, Stbld. 1882, Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi harus, Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus, Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 7 Tahun 1989, Wakil Ketua, wewenang masing-masing lembaga kehakiman — michaelorstedsatahi @ 4:11 am

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [3]

Para Hakim (Judges)

Hakim adalah pejabat publik judiciil dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan merupakan jabatan eksekutif atau ringkasnya dapat dikatakan pula bahwa Continue Reading

Leave a Comment

May 30, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [7]

Filed under: Peradilan Tata Usaha Negara — Tags: Bupati, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan Anggota Dewan Perwakilan, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua Badan Peradilan, dan Ketua Muda, Gubernur dan Wakil Gubernur, Kedudukan Hukum Para Petugas Publik, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Ketua, Legal Position Of Public Servants, Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri, Para Pejabat Politik, Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang, Penggajian dan pemberian pensiun bagi pejabat negara, Pokok-Pokok Kepegawaian, Political Office Holders, Presiden dan Wakil Presiden, Sastra Djatmika, serta ketua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, UU No.43 tahun 1999, UU Nomor 18 tahun 1961, Wakil Bupati, Wakil Ketua, Wakil Walikota, Walikota — michaelorstedsatahi @ 8:36 am

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [1]

Para Pejabat Politik (Political Office Holders)

Dalam UU No.43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak menggunakan istilah jabatan politik, namun Continue Reading

Leave a Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.