Michaelorstedsatahi’s Blog

June 23, 2011

Asas legalitas

Asas legalitas memang merupakan sebuah asas yang lumayan menarik , apalagi, setelah Continue Reading

Advertisements

June 11, 2011

lembaga-lembaga negara [3]

Mahkamah Agung (MA)

Merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Continue Reading

June 9, 2011

LEMBAGA LEMBAGA NEGARA [2]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan Continue Reading

June 7, 2011

LEMBAGA LEMBAGA NEGARA [1]

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI, yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat.Masa jabatan anggota MPR adalah Continue Reading

June 6, 2011

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH

Daerah Otonom Tingkat I dan II

Desentralisasi dan dekonsentrasi
1) Desentralisasi
Merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Continue Reading

June 5, 2011

PENYELENGARA PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT

Presiden

Kekuasaan dalam bidang pemerintahan (eksekutif)

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden beserta seluruh unsur administratif Negara lainnya, menjalankan pemerintahan sehari-hari, mencakup Continue Reading

June 4, 2011

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT-TINGKAT DALAM PEMERINTAHAN

A. Hubungan Vertikal (Pengawasan, kontrol, dsb)

Alasan-alasan diadakannya pengawasan Continue Reading

June 2, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [10]

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [4]

Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah Continue Reading

June 1, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [9]

Filed under: Peradilan Tata Usaha Negara — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — michaelorstedsatahi @ 4:11 am

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [3]

Para Hakim (Judges)

Hakim adalah pejabat publik judiciil dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan merupakan jabatan eksekutif atau ringkasnya dapat dikatakan pula bahwa Continue Reading

May 31, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [8]

Filed under: Peradilan Tata Usaha Negara — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — michaelorstedsatahi @ 3:23 am

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [2]

Para Pegawai Negeri (Civil Servants)

Secara umum Pegawai Negeri, adalah pekerja di sektor publik yang bekerja untuk pemerintah suatu negara. Pekerja di badan publik non-departemen kadang juga dikategorikan sebagai pegawai negeri. Namun menurut Continue Reading

Older Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.