Michaelorstedsatahi’s Blog

June 23, 2011

Asas legalitas

Asas legalitas memang merupakan sebuah asas yang lumayan menarik , apalagi, setelah saya membaca pemaparan pendapat tentang asas ini dari seorang pakar hukum, Prof. Andi Hamzah.

berikut kutipan pendapatnya :

” Asas legalitas artinya tiga:

1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan tadi lex scripta;

2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;

3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum. Banyak orang Indonesia sebenarnya ahli pidana tapi belum tahu bahwa analogi itu ada dua artinya, ada analogi undang-undang, ada analogi hukum. Ada recht analogie, analogi hukum, ada gezetsus analogie.

Gezetsus analogie :

Gezetsus analogie , artinya tidak ada di dalam KUHP, tetapi masyarakat memandang perlu dipidana, maka pakailah pasal yang paling mirip di dalam KUHP. Itu namanya gezetsus analogie . Jadi jaksa masih menyebut di dalam surat dakwaannya pasal yang dilanggar, yang mirip, itu dianut oleh RRC. Gezetsus analogie , misalnya dukun cabul, masyarakat meminta supaya dihukum, tetapi tidak ada di dalam KUHP, maka diterapkan Pasal 286 yaitu, “menyetubuhi perempuan yang tidak berdaya, pingsan”, padahal dia tidak pingsan, matanya terbuka, mirip. Itu namanya gezetsus analogie , itupun dilarang dalam asas legalitas.

Recht analogie :

Apalagi yang recht analogie. Recht analogie sama sekali tidak ada di dalam undang-undang, hanya bertentangan, kepatutan di dalam masyarakat itu namanya recht analogie. Negara yang menganut recht analogie adalah Jerman (Nazi), zaman Hitler dengan KUHP-nya tahun 1936. Tidak ada negara menganut recht analogie, tidak ada tertulis, tetapi masyarakat perlu dipidana, maka dipidana. Jadi menurut saya Pasal 2 ini adalah recht analogie, artinya suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka dihukumlah DPRD di Padang. Karena menurut ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Minang. Mengambil gaji sebelas juta. Tetapi di Cirebon bebas DPRD-nya. Di Makasar dituntut pun tidak. Karena perbuatan itu normal-normal saja menurut masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan kejaksaan menolak dari polisi, kembalikan ke polisi perkara itu! Inilah akibat dari norma-norma hidup masyarakat akan berbeda putusan antara satu daerah dengan daerah yang lain

Pengertian MELAWAN HUKUM :

Kemudian melawan hukum ini, memang juga harus seperti yang tadi dikatakan, memang berkaitan langsung yang di bawahnya. Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri. Jadi memperkaya di sini itu dilakukan dengan melawan hukum. Bukan melawan hukum dibuktikan sendiri, memperkaya dilakukan sendiri, lepas satu sama lain, tapi melawan hukumnya itu memang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pengertian KERUGIAN NEGARA :

Sekarang mengenai “dapat merugikan keuangan negara”, saya menyimpang sedikit bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Korupsi satu-satunya di dunia, Undang-undang Korupsi tidak ada. Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand tidak ada Pasal 2 dan Pasal 3, tolong dicari. Mereka menganggap korupsi itu “suap”. Suap itulah induknya korupsi, juga di Belanda tambah orang, ambil dua orang doktor korupsi, korupsi adalah “suap”. Malaysia korupsi adalah resua. Sekarang mengenai dibandingkan dengan Konvensi Internasional, Konvensi Internasional ini melawan hukumnya yang formil.

Kedua, memperkaya diri sendiri saja, bukan memperkaya orang lain.

Ketiga, merugikan keuangan negara, “dapat” sama sekali tidak ada. Jadi Konvensi Internasional dapat memberikan keuangan negara itu sama sekali dibuang tidak ada, tetapi pelakunya harus pejabat bukan barangsiapa, karena kita pakai barangsiapa. Jadi orang ambil kredit di bank baru macet, ya kita hukum korupsi, karena barangsiapa, bukan pejabat dia, dapat merugikan keuangan negara, dapat macet, belum macet juga, tapi dapat macet juga. Dia kira itu dia dikasih, tidak wajar tetapi belum macet. Tetapi dapat macet. Karena ditafsirkan kata “dapat” itu potensial tejadi. Inilah bedanya dengan saya, saya dapat menerima, kata “dapat” di sini dengan penafsiran bahwa harus pakai ahli. Tidak bisa mengatakan “potensial dapat merugikan negara”, jadi di dalam KUHP juga ada kata “dapat” di dalam KUHP Pasal 387 “pemborong melakukan perbuatan curang, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang, atau benda, atau negara dalam keadaan perang menjadi Pasal 7 Undang-undang Korupsi.

Tapi kata “dapat” menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang, artinya gedung itu “dapat roboh”, belum roboh, dapat roboh. Siapa yang menentukan dapat roboh, arsitek harus dipanggil, tidak bisa jaksa itu “dapat” roboh. Ini gedung saya tidak bisa mengatakan dapat roboh. Tapi panggil arsitek dari ITB. Dapat mengatakan “gedung ini dapat roboh”. Maka itu “dapat” merugikan keuangan negara” harus panggil akuntan, dapatkah negara rugi dengan perbuatan ini? Coba hitung, bisa dihitung itu oleh akuntan.

Oleh karena jaksa dapat menyatakan akuntan, BPK, barangkali BPKP, maka terdakwa juga dapat mengadakan akuntan. Dalam hal hakim ragu-ragu, hakim dapat memanggil akuntan yang ketiga berdasarkan Pasal 180 KUHAP memanggil accountant yang ketiga. Dapatkah negara merugi? Coba hitung. Dia mengatakan “tidak dapat” sama dengan pengacara punya, sedangkan jaksa punya mengatakan “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara”, maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP in dubio prorerio, hakim harus memutus bebas. Karena ahli berbeda satu sama yang lain, harus dipakai menguntungkan terdakwa. 162 KUHAP, jadi saya tidak mempermasalahkan kata ”dapat” itu, tapi menjadi mubazir karena memperkaya diri sendiri harus dibuktikan, harus konkrit kata Erman tadi. Berapa uang yang diambil harus buktikan, bukan dapat memperkaya diri. Jadi kata ”dapat” berada di bawah memperkaya , jadi bukan di atasnya, jadi tidak cocok. Jadi kalau penjelasan undang-undang mengatakan, “ini delik formil, itu hanya unsur ketiga, dapat merugikan keuangan negara, itu delik formil, artinya belum terjadi kerugian negara.

Tapi kalau menurut saya tetap harus dihitung oleh accountant, tidak boleh potensial-potensial, tetapi memperkaya diri. Ini harus dibuktikan, ini delik materil, tidak cocok dengan di bawah. Jadi kata “dapat” dibawah jadi mubazir, karena kerugian negara biasanya cocok dengan uang yang diambil. Uang yang diambil harus dibuktikan berapa jumlahnya yang diambil. Memperkaya diri itu berapa? Delik materil itu. Dan harus dilakukan dengan melawan hukum.

Jadi kembali melawan hukum dalam arti materil, bertentangan dengan kelaziman dan kepatutan di dalam masyarakat, waktu saya selesai undang-undang, keluar, saya pulang ke Makasar ke rumah kakak saya, profesor pidana yang tertua sekarang di Indonesia. Tahun 1967 sudah profesor barangkali dosennya sudah Profesor Laica. Begitu muncul di pintu, langsung saya disemprot, “kamu membuat undang-undang apa itu?” Kenapa ada melawan hukum materil masuk, itu bertentangan dengan asas legalitas, tidak boleh itu”. Saya bilang, “maunya DPR dan sebagian orang”, itulah cerita mengenai Pasal 2 ini.

Pengertian Pasal 3 UU 31 Tahun 1999

Kemudian Pasal 3, saya ulangi bahwa di dalam Konvensi Internasional harus pejabat yang melakukan bukan barangsiapa. Lalu melawan hukum, memperkaya diri, tidak ada. Jadi seorang pejabat melawan hukum, memperkaya dirinya itu konvensi, bukan memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain itu bisa meluas, artinya kita membeli barang kepada orang lain kita tidak tahu kalau ada lebih murah di tempat lain, saya memperkaya orang lain, berbahaya sekali. Jadi saya bagian pengadaan dari negara, disuruh membeli, katakanlah mobil. Saya membeli di dealer A, 250 juta. Ternyata di dealer B bisa discount menjadi 240 juta, beda 10 juta. Saya dihukum memperkaya orang lain, gara-gara saya malas mencari yang paling murah, ini bisa terjadi.

Kedua, bagi yang swasta mengambil kredit, berbahaya juga, kenapa? Orang swasta mengambil kredit itu begitu macet, masuk Pasal 2. Telah memperkaya diri sendiri, mengambil kredit karena melawan hukum dengan perbuatan tidak patut. Negara belum rugi, tapi potensial dapat rugi, potensial macet. Bank itu sama dengan perang, tentara, tidak ada perang yang tidak mati prajurit, tidak bisa kita mengatakan seorang panglima, ”kamu boleh perang tapi tidak boleh ada mati, kalau mati kamu dihukum”. Kamu bank tidak boleh ada kredit macet, kasih seribu kredit, lima yang macet, masuk. Memperkaya lima orang itu, merugikan keuangan negara, bukan ”dapat merugikan”, macet.

Kalau Pak Rajagukguk hitung, seratus kurang dua, negara masih untung 80 hitungan beliau begitu. Saya agak lain sedikit, yang dua itu menguntungkan orang tetap dia dapat dihukum korupsi kalau ada feed back pada dia. Jika saya direktur bank memberikan kredit kepada orang, seribu kredit semuanya tidak macet, bunga dibayar semua, seribu itu, tapi ada duapuluh yang macet, duapuluh yang macet menurut perhitungan Profesor Rajagukguk negara belum rugi, seribu kurang duapuluh, belum rugi negara. Belum bisa dikatakan menimbulkan kerugian keuangan negara, saya mengatakan tetap dapat dihukum kalau dari duapuluh yang macet itu dia dapat feed back dari itu, dia memberikan kredit baru saya kasih kamu seratus miliiar tapi lima ratus juta buat saya, komisi. Kalau tidak ada, ya bagaimana kita mau kontruksikan memperkaya orang lain, karena dia seribu yang untung, cuma duapuluh yang macet rugi. Terus terang saya pernah diundang oleh BNI ’46 untuk mengajari mereka bagaimana keluar dari kesulitan agar tidak korupsi, demam sekarang. Saya mengatakan, ”bagaimana caranya Anda?” Pokoknya Anda jangan ada feed back, jangan Anda ambil uang dari nasabah, bahwa Anda ada yang macet itu harus ada. Seperti tentara berperang, harus ada yang mati, walaupun menang.

Mereka mengatakan sekarang pendapatan bank pemerintah itu turun seluruhnya, turun merosot karena semua takut memberi kredit dan penerima kredit juga tidak mau karena juga mempercaya diri sendiri kalau dia macet akhirnya masuk ke Citibank, bank-bank asing. ”

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: