Michaelorstedsatahi’s Blog

June 15, 2011

ACCOUNTING OF GOVERNMENTAL FUNDS REVENUE

ACCOUNTING OF GOVERNMENTAL  FUNDS REVENUE

Akuntansi pendapatan dalam pemerintahan berhubungan erat dengan usaha bisnis di berbagai bidang. Pendapatan harus dibedakan dari  sumber arus masuk yang bukan pendapatan, dan pendapatan berdasarkan standar akuntansi yang telah ada, berkaitan dengan waktu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan proprietary fund, identik dengan hal tersebut dalam akuntansi bisnis.

Perbedaan tersebut menjadi fokus utama dalam bab ini, yang secara khusus akan membahas pendapatan dalam lingkungan pemerintahan dan kriteria pengakuan pendapatan, klasifikasi akun pendapatan, akuntansi untuk akun pendapatan pemerintah, dan pendapatan lain yang berhubungan dengan topik akuntansi.

  1. 1.     DEFINISI DAN PENGAKUAN PENDAPATAN

Pendapatan pada governmental fund didefinisikan sebagai penambahan dari asset bersih dari fund kecuali yang berasal dari pembayaran kembali antar fund , transfer baik operating maupun residual equity, atau penerbitan utang jangka panjang. Hanya transaksi quasi-external  yang termasuk dalam pengakuan pendapatan dana tersebut, bukan pendapatan pemerintah secara keseluruhan.

Pemerintah mempunyai berbagai macam sumber pendapatan. Beberapa pendapatan seperti pajak property, ditetapkan pada jumlah yang diketahui sebelum ditagih, dan jumlah yang tidak tertagih, jumlahnya dapat  diestimasi dengan akurat. Beberapa pendapatan dicatat dalam accrual basis seperti pendapatan lain yang ditagih pemerintah. Di sisi lain akrual basis sering tidak dapat dipraktekkan untuk menambah tipe pendapatan pemerintah yang lain. Sebagai contoh, secara teoritis pajak penjualan menambah pendapatan pemerintah pada penjualan barang-barang dagang secara eceran serta menagih pajak penjualan untuk kepentingan pemerintah.bagaimanapun pemerintah tidak mengetahui  jumlah pajak penjualan sebelum faktur pajak penjualan barang disetor ke pemerintah. Dengan demikian, akrual basis biasanya tidak dapat dipraktekan untuk menambah pendapatan pajak penjualan sebelum menerima penyerahan faktur pajak penjualan, yang normalnya bersamaan dengan kewajiban pembayaran pajak, dan pajak penjualan dicatat dalam basis kas. Begitu juga jumlah pajak penghasilan yang dihitung sendiri dan lisensi bisnis tidak dapat diakui sebelum pemerintah menerima laporan  pajak atau penerbitan ijin usaha oleh pemerintah.

Pengakuan pendapatan governmental fund dengan basis akrual yang dimodifikasi merupakan bagian dari sumber pendapatan pemerintah yang beragam dan berbeda dengan pengakuan pendapatan yang dapat dicatat dengan metode akrual basis. Dengan basis akrual yang dimodifikasi, hanya pendapatan yang “susceptible to accrual” yang diakui secara akrual, sedangkan yang lain dengan metode kas, atau dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Pendapatan diakui secara “susceptible to accrual”  jika memenuhi kedua syarat berikut,

(1) secara obyektif terukur dan

(2) tersedia untuk membiayai pembelanjaan dalam periode tersebut.

Suatu item (revenue) dikatakan tersedia hanya jika pertama dapat digunakan secara sah untuk membiayai pengeluaran jangka pendek, dan kedua, dapat diperoleh dalam jangka pendek atau  tersedia segera untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Lebih jauh,pemungutan pajak sebelum tahun dimana pajak tersebut ditetapkan atau tidak akan dipungut sampai tahun pajak selanjutnya dicatat sebagai “deferred revenues”, sebagai contoh “unearned revenues” seperti hibah terbatas (restricted grant) yang diterima sebelum pembelanjaan yang dianggarkan dibuat (qualifying expenditure). Dengan demikian pendapatan governmental fund diakui secara konservatif sebagai kas atau setara kas dengan metode akrual basis yang dimodifikasi.

GASB mencatat bahwa pemakaian “susceptible to accrual” memenuhi kriteria:

(1) ganti rugi kepada pihak swasta dari pemerintah atas putusan pengadilan (judgement),

(2)  pertimbangan dari materialitas sebuah item,

(3) kepraktisan akrual

(4) konsistensi penerapan.

Komentar GASB dalam pendapaan akrual:

… beberapa pendapatan ditaksir dan diperoleh dengan suatu cara yang mana dapat diakrualkan, sedangkan yang lain tidak . Pendapatan dan pertambahan sumber-sumber dana keuangan pemerintahan yang biasanya dapat dan sebaiknya dicatat dalam accrual basis (modified accrual) termasuk pajak properti, tagihan yang dibebankan secara teratur untuk pemeriksaan atau penyediaan pelayanan jasa secara rutin, sebagian besar hibah dari antar pemerintah (negara bagian,lokal), transfer antar dana (interfund transfer), pajak penjualan dan penghasilan dimana kewajiban pembayar pajak sudah ditetapkan dan pemungutannya dijamin atau kerugiannya dapat diestimasi secara wajar.

GASB juga menyatakan:

 “The susceptibility to accrual” dari berbagai macam sumber pendapatan unit pemerintah dapat berbeda secara signifikan. Demikian juga “The susceptibility to accrual” dari sumber pendapatan yang sama (contohnya pajak properti) berbeda diantara unit pemerintahan. Dengan demikian setiap unit pemerintahan sebaiknya (1) mengadopsi kebijakan akuntansi pendapatan yang secara tepat mengimplementasikan kriteria “the susceptibility to accrual”,(2) pemakaian secara konsisten dan (3) mengungkapkan dalam “Ringkasan Kebijakan Akuntansi yang Signifikan”.

Pemakaian kriteria “the susceptibility to accrual” terutama kriteria “availability” sering sulit dipraktekan.

  1. 2.     KLASIFIKASI PENDAPATAN

Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang digunakan manajemen untuk menyiapkan dan mengontrol anggaran, mengontrol pengumpulan pendapatan, menyiapkan laporan keuangan, dan menyiapkan statistic keuangan. Akun pendapatan menyediakan data-data yang utama untuk pelaporan pendapatan untuk keempat tujuan di atas.

2.1 General Fund Revenue

Berikut ini adalah klasifikasi utama pendapatan untuk general fund:

  • Pajak, termasuk bangunan, penjualan, penghasilan, penalties, dan bunga dalam delinguent taxes.
  • Licenses and permits atau perijinan
  • Intergovernmental revenues, termasuk hibah, shared revenue dan pembayaran oleh pemerintahan lain sebagai pengganti (in lieu) pajak.
  • Changes for services atau penarikan jasa, termasuk pendapatan dari usaha public
  • Fines and forfeits atau denda dan penebusan
  • Pendapatan lain-lain, termasuk bunga, sewa, dan royalty, penjualan dan kompensasi dari asset tetap, dll

Klasifikasi di atas bukan sebuah nama akun, tapi secara garis besarnya merupakan kategori sumber pendapatan yang berguna untuk melaporkan tujuan dengan tepat seperti aset lancar dan aset tetap, yang merupakan kelmpok kategori dalam balance sheet dari usaha pribadi atau swasta. Sebagai contoh dari yang digambarkan di atas tidak ada akun untuk fines and forfeits, sedangkan akun-akun individu akan disiapkan untuk setiap jenis pendapatan dalam klasifikasi di atas, termasuk court fines, library fines and forfeits. Total pendapatan yang akrual atau diterima dari fines and forfeits akan menjadi jumlah saldo pada akun tersebut.

2.2 Revenue of Other Funds

Kelas kelas pendapatan untuk general fund juga cocok untuk dana governmental lain dari sebuah unit governmental. Sebagai contoh pajak dapat menjadi sebuah sumber pendapatan dari special revenue fund dan debt service fund dan pendapatan bunga juga menjadi sumber pendapatan dari semua governmental fund. jadi, tak ada jenis fund lain yang punya banyak sumber pendapatan seperti general fund. Enterprise dan Internal Service Fund menggunakan akun revenue dan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan yang sama dengan usaha bisnis.

2.3 Revenues of a Fund vs Revenue of the Governmental Unit

Perbedaan harus dibuat antara pendapatan-pendapatan dari dana dan pendapatan-pendapatan dari keseluruhan unit pemerintahan. Sebagai catatan awal, transfer antar fund dan pembayaran kembali tidak dilaporkan sebagai pendapatan, bagaimanapun juga transaksi “quasi-external” dilaporkan sebagai pendapatan dana meskipun bukan pendapatan dari unit  pemerintah. Untuk mengilustrasikannya, biaya pelayanan untuk departemen keuangan dari general fund adalah pendapatan dari internal service fund tapi bukan keseluruhan unit pemerintahan, karena biaya ini harus dibayar dari general fund. Transaksi “quasi-external” adalah sebuah contoh dimana pendapatan dana sebaiknya diakui ketika transaksi tersebut bukan pendapatan dari pemerintah secara keseluruhan.

Dalam klasifikasi pendapatan untuk tujuan statistik keuangan negara bagian atau nasional, hanya pendapatan dari unit pemerntahan secara keseluruhan yang termasuk. Idealnya, beberapa jumlah material yang muncul dari transaksi “quasi-external” akan dieliminasi. Lebih jauh, beberapa akuntan lebih suka untuk menambah pernyataan dana dengan pernyataan konsolidasi, keseluruhan unit, atau divisi-divisi utamanya, dimana pendapatan antar dana jumlahnya signifikan.

  1. 3.     TAXES

Sebagai catatan awal, pajak adalah pembayaran yang dipaksakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan pembayar pajak tidak mendapat imbal balik secara langsung.

Jumlah dari beberapa pajak dihitung berdasarkan tingkat yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar, seperti nilai bangunan dan jumlah penghasilan. Dari sisi administrasi, pajak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu “self assessed dan levied”.

3.1 Penghitungan Pajak Sendiri (Self-Assessed Taxes)

Ketika pembayar pajak  melaporkan pajaknya, verifikasi jumlah pajak yang terutang membutuhkan

(1) penentuan jumlah dasar penghitungan pajak sudah dilaporkan dengan benar oleh pembayar pajak dan

(2) penentuan bahwa dasar penghitungan pajak tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan tarif pajak yang berlaku sehingga menghasilkan jumlah pajak terutang yang benar.

Masalah pertama adalah hal yang paling sulit. Contohnya, pada pajak penghasilan, sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang harus dilaporkan wajib pajak telah diungkapkan dalam laporan pajak yang disampaikan. Lebih jauh, pemeriksaan tidak boleh terbatas hanya pada wajib pajak yang mengembalikan laporan pajaknya. Instansi pemerintah juga harus memastikan bahwa semua wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya.

Penghitungan pajak sendiri biasanya dihitung dengan menggunakan basis kas karena pelaporan dan pembayarannya biasanya dilakukan pada waktu yang sama. Lagipula, mungkin tidak ada basis penghitungan yang objektif bila menggunakan akrual sebab jumlah pajak yang terutang tidak dapat diketahui sebelum SPT telah diisi.

Pernyataan GASB mengenai Penghitungan pajak sendiri oleh wajib pajak bahwa:

Merupakan hal yang tidak patut ataupun praktis untuk mencoba mengakui pendapatan wajib pajak yang dihitung sendiri dan pajak laba kotor  sampai pajak terutang dan kemungkinan mendapatkannya sudah dapat ditentukan- seperti pada saat SPT telah diisi namun penagihannya, ketika diperiksa, harus tertunda diluar waktu normal penagihan. Yang terbaik untuk pengakuan hal seperti itu adalah diakui pada saat kas diterima.

Lalu, GASB menyatakan mengenai pajak penjualan bahwa:

            Pajak Penjualan yang dipungut oleh penjual tetapi belum diwajibkan untuk disetorkan ke otoritas  pajak pada akhir  tahun fiskal tidak boleh diakui.  Akan tetapi pajak yang dipungut dan ditahan oleh instansi pemerintah untuk instansi lainnya pada akhir tahun harus diakui jika pajak tersebut akan disetorkan  pada saat yang sama untuk digunakan sebagai sumber daya  pembiayaan  kewajiban yang jatuh tempo pada tahun fiskal berjalan.

Penyetoran “pada saat yang sama” untuk digunakan membayar kewajiban operasi saat ini tidak di definisikan oleh GASB,  akan tetapi umumnya maksudnya adalah dapat diperoleh selama tahun berjalan sampai 60 hari setelah akhir tahun.

Akhirnya, GASB mengindikasikan bahwa keterbandingan antar tahun (year-to-year comparability) harus diperhatikan dalam menentukan apakah  mengakui pajak penjualan dan pendapatan yang dihitung sendiri:

…  pendapatan material selain tidak dapat dicatat sampai terjadi penerimaan kas harus diakui jika perolehannya tertunda sampai lewat batas normal penerimaan pajak. Contohnya, jika pendapatan pajak penjualan material seharusnya sudah diterima sebelum tanggal laporan keuangan tapi tertunda hingga lebih dari tanggal laporan keuangan, jumlah pajak tersebut harus diakui. Pendapatan material sebelum waktu normal penerimaan harus dicatat sebagai pendapatan tangguhan.

Banyak kota, daerah, dan negara bagian terus menerus meningkatkan kemampuannya untuk bisa mengestimasi pendapatan pajaknya dengan wajar dan piutang pajak lainnya serta pendanaan kembali hutang(refund liabilities). Hal ini sering menjadi tugas yang sangat sulit karena estimasi  pembayaran  pajak penghasilan bisa saja diterima selama tahun berjalan, tetapi restitusi pajak untuk tahun berjalan baru dapat diketahui ketika SPT telah diisi pada tahun berikutnya. AICPA audit guide menyatakan mengenai pajak penghasilan:

Bagaimanapun tahun fiskal berakhir… pada umumnya terdapat estimasi hutang dari, atau piutang kepada, pembayar pajak sebagai satu kelompok. Negara bagian umumnya mengestimasi jumlah tersebut berdasarkan pengalaman historis.

3.2 Pajak Properti

Pajak properti adalah pajak ad volarem (basis) dengan proporsi pada penilaian properti nyata atau properti pribadi. Prosedur administrasi untuk pajak properti umum adalah sebagai berikut:

(1) penilaian sendiri setiap properti  dan objek  pajak properti pribadi dari setiap wajib pajak dilakukan oleh penilai pajak lokal;

(2) sebuah badan lokal memeriksa  komplain  warga mengenai penilaian;

(3) badan persamaan daerah dan negara bagian menyamakan nilainya dengan daerah pajak;

(4) badan legislatif menentukan pungutan pajak yang dibutuhkan, akan tetapi tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan oleh UU;

(5)pungutan pajak dibagikan kepada Wajib pajak dengan dasar penilaian properti  yang mereka miliki;

(6) Wajib pajak ditagih.;

(7) penagihan pajak yang telah dibayar mengurangi akun kewajiban WP;

(8) penagihan pajak dapat dipaksakan dengan menggunakan denda dan penjualan properti WP untuk membayar hutang pajak. Pembahasan langkah-langkah administratif tadi akan dijelaskan di bawah ini:

3.2.1 Penaksiran Properti (Assessment of Property)

Penilaian properti untuk kepentingan perpajakan disebut penaksiran. Penaksiran properti untuk pajak daerah biasanya dilakukan oleh Pejabat tertentu yang disebut Penilai. Nilai taksiran dari tiap properti berwujud (real Property) atau dari properti pribadi (personal property) setiap WP dicatat dalam daftar taksiran (assessment roll). Daftar pajak (tax roll) dari real property biasanya berisi kolom yang berjudul:

Nama Wajib Pajak dan Deskripsi Umum Properti

            Nomor Block dan Lot

            Nilai Tanah

            Nilai Tambahan

            Total Nilai Taksiran

Lembaran tersebut berisi nilai taksiran dari beberapa properti atau nilai taksiran personal properti dari beberapa pemilik. Dalam real property, akan ada catatan terpisah untuk setiap properti, yang berisi satu taksiran nilai properti tersebut, bersama dengan catatan deskripsi penuhnya.

Tidak semua real dan personal properti menjadi subjek dari pajak real atau personal property. Properti yang dimiliki oleh pemerintah dan organisasi agama biasanya contoh dari pengecualian tersebut dan biasanya disebut “exempt properties”

Nilai taksiran total real estate di unit pemerintah adalah jumlah taksiran nilai tiap satuan properti yang dalam kekuasaan legalnya; total nilai taksiran dari personal property adalah jumlah nilai taksiran dari personal  property tiap pemilik dalam batasan unit pemerintah. Jadi beberapa unit pemerintahan seperti negara bagian, kabupaten, kota, dan sekolah distrik, bisa memajaki setiap properti. Wajarnya hanya satu jenis yuridiksi yang akan mendapatkan tanggung jawab penaksiran, dan daftar penaksiran (assessment roll) terpisah dibuat untuk setiap unit pemerintah untuk properti yang berada dalam yuridiksinya.

3.2.2 Peninjauan Taksiran

Tiap pemilik properti akan diberitahu taksiran properti yang dia miliki dan diizinkan untuk melakukan protes kepada badan penilaian lokal, yang bisa  dilakukan oleh petugas pemerintah atau non petugas residen unit pemerintah. Badan tersebut mendengar keberatan taksirannya, menimbang buktinya, dan perubahan taksiran yang diinginkan. Wajib pajak yang tidak puas dengan kinerja badan ini bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.

3.2.3 Penyamaan Taksiran

Di banyak negara bagian penaksiran properti dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan mungkin dari desa dikenakan berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh beberapa penilai yang berbeda, yang mungkin saja memiliki penilaian berbeda terhadap properti tersebut. UU biasanya menetapkan bahwa taksiran yang dibuat merupakan nilai yang sesuai dengan “fair market value” dalam terminologi akuntansi, tapi dalam prakteknya penilaian aktual  negara bagian atau bahkan desa akan menyamai persentase market value yang luas. Penilaian yang rendah atau kurang akan membawa kepada “competitive underassessment” pada beberapa distrik dan ketidakpuasan yang luas atas pajak properti sebagai salah satu sumber pendapatan. Maka, badan penyamaan desa dan negara bagian(state) akan mencoba memastikan bahwa penaksiran yang dibuat equitably(dengan wajar/pantas)- yang merupakan market value, atau persentase fair market value- diantara dan dalam counties.

3.2.4 Menentukan Taxes Receivable (Piutang Pajak) dan Billing Taxpayers (Rekening Pembayar Pajak)

Segera setelah jumlah hutang dari wajib pajak ditentukan, jumlah tersebut dimasukkan dalam tax roll (daftar pajak).

The Tax Roll (daftar pajak)

 Sebuah daftar pajak (tax roll) adalah sebuah catatan yang menunjukkan jumlah pajak yang ditentukan dari masing-masing real property dan dari masing-masing personal property.

Daftar  taksiran sebelumnya yang dideskripsikan, digunakan dengan tambahan beberapa kolom, atau tax rolls dapat disiapkan terpisah. Daftar pajak memberikan sebuah catatan dari masing-masing bagian real atau personal property termasuk di dalamnya taksiran nilai (value), Penentuan pajak property (taxes levied against the property), dan penagihan pajak property (property tax collections) dan pajak properti yang terutang (balances owed with respect property)dan juga membantu grantsary ledger mendukung pengendalian piutang pajak dalam buku besar. Jika bunga dan denda dari tunggakan pajak (delinquent taxes) diakui pada setiap akhir tahun, penetapan dibuat untuk menunjukkan pengakuannya.

Recording taxes on the books (pencatatan dalam buku besar)

Sebagai contoh, ketika pajak ditentukan, biasanya jurnal di masing-masing dana adalah debit Taxes Receivable-current dan kreditnya adalah Allowance for Uncollectible Current Taxes dan Revenues. (jika pajak ditetapkan tahun yang dahulu, Deferred Revenues account adalah kreditnya). Kemudian, jika pajak menjadi tertunggak, jurnal yang dibuat debit Taxes Receivable-Delinquent dan Allowance for Uncollectible Current Taxes dan kreditnya Taxes Receivable-current dan Allowance for Uncollectible Delinquent Taxes.

Pemisahan akun Taxes Receivable seharusnya juga diterapkan pada jenis Taxes lainnya, seperti real property taxes, personal property taxes, dan income taxes yang telah diakui. Kemudian, semua taxes ini seharusnya dicatat dengan cara memperbolehkan jumlah yang dapat diterapkan untuk setiap tahun yang dapat betul-betul ditentukan. Satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah menetapkan control accounts untuk masing-masing jenis piutang pajak (taxes receivable) pada setiap tahun.

Karena proporsi dari total pajak yang ditentukan untuk masing-masing tujuan boleh berbeda dari tahun ke tahun, ini penting untuk dapat mengidentifikasi masing-masing tahun penetapan pajak, jadi piutang pajak yang tepat dapat dikredit dan hasil dari penagihan pajak dialokasikan ke dana yang tepat.

Terangnya, tax collections (penagihan pajak) tidak dapat diterapkan pada dana-dana yang tepat kecuali jumlah yang tertagih dari masing-masing tahun yang ditentukan diketahui.

3.2.5 Recording Tax Collections (mencatat penagihan pajak)

Collection of a government’s taxes by another unit (penagihan pajak-pajak pemerintah oleh unit lain). Kadang-kadang satu unit pemerintah bertindak sebagai agen penagih (collecting agent) untuk unit lain. Pada kasus ini, masing-masing unit pemerintah menyatakan pajak yang ditetapkanya kepada unit penagih (collecting unit) wajib pajak.

Prosedur akuntansi direncanakan demikian jauh untuk unit pemerintah yang menagih pajak mereka sendiri juga berlaku bagi yang tidak menerapkan. Pada kasus selanjutnya  unit penagih mengirimkan  laporan yang mengindikasikan jumlah yang tertagih untuk masing-masing tahun dari real property taxes dan personal taxes. Unit penerima, berdasarkan laporan ini, menyalurkan hasilnya pada berbagai jenis dana dan mengkredit akun buku besar yang sesuai. Jadi, satu-satunya perbedaan antara prosedur akuntansi untuk unit pemerintah yang menagih pajak mereka sendiri dan yang tidak adalah tidak menyiapkan daftar pajak dan mungkin tidak mencatat jumlah yang dibayar atau terhutang oleh wajib pajak pribadi. Terakhir mencatat untuk ini oleh unit pengumpulan pemerintah.

Discount on taxes. Beberapa unit pemerintah membolehkan discount on taxes yang dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Discount ini, seharusnya ditimbang sebagai revenue deductions (pengurangan pendapatan); itulah kenapa akun allowance for discount on taxes  harusnya dibuat dan taxes revenue seharusnya dikredit pada jumlah bersih (net amount) dari pajak.

As Taxes are collected and discounts are taken. Discount ditandingkan dengan Allowance account.

Taxes Levied but Not Available Di beberapa pemerintahan pajak  ditentukan pada tahun itu tetapi not available (tidak terpenuhi) dan oleh karena itu bukan termasuk revenue, di tahun itu karena

(1) pajak ditetapkan untuk membiayai operasi tahun depan, dan karenanya tidak tersedia secara sah pada tahun ditetapkannya atau

(2) pajak tidak akan ditagih sampai benar-benar periode selanjutnya/tahun depan dan kemudian tidak tersedia  pada pengeluaran keuangan tahun berjalan.

Penggunaan lain dari deferred revenues account dengan memperhatikan pada property taxes mungkin terjadi di proses jurnal penyesuaian akhir tahun. Ketika pemerintah mencatat the property tax levy di bawah asumsi bahwa revenues dapat tersedia sejumlah yang berhubungan di preclosing trial balance seharusnya diuji untuk menentukan jumlah yang signifikan dapat digunakan pada akhir tahun.

Pemerintah yang mengakui property tax revenue pada cash basis selama setahun menggunakan teknik deferred revenue accounting yang sama. Mereka mencatat property tax levy sebagai deferred revenue, seperti di atas, kemudian mengakui pendapatan (dan mengurangi deferred revenue) sebagai property taxes yang tertagih.

Taxes Collected in Advance. Kadang-kadang seorang wajib pajak  akan membayar pajaknya di tahun berikutnya sebelum pajaknya telah ditetapkan. Penagihan pajak seperti itu adalah pendapatan tahun berikutnya bukan pendapatan di periode di mana pajak tersebut di tagih. Dan boleh dicatat    pada trust or agency fund.

Deffered revenue diakui sebagai revenue di tahun berikutnya. Setelah pajak secara resmi ditetapkan dan jurnal Tax Levy  biasa dibuat untuk mencatat tax receivable-current, allowance dan revenue yang terkait-yang termasuk tertagih dan ditangguhkan sebelumnya.

Jika :

  1. 1.      Jumlah pajak ditagih > jumlah pajak yang ditetapkan

selisih akan tetap menjadi deffred revenue  hingga pembayaran pajak berikutnya.

  1. 2.      Jumlah pajak ditagih < Jumlah pajak yang ditetapkan

Wajib pajak akan diwajibkan membayar kekurangannya (Ditagih sebesar selisihnya)

Enforcing the Collection of Taxes

Peraturan menentukan tempo dimana pajak yang belum dibayar menjadi delinquent (penunggakan pajak), yang kemudian penunggakan itu akan dikenai denda dan bunga akrual. Pajak, denda, dan bunga di hampir semua negara bagian bisa bearakibat penggadaian property. Pada waktu tertentu pemerintah akan menjual property tersebut untuk menutupi kekurangan pajak. Jika harga property lebih besar dari tunggakan pajak, bunga, denda, dan biaya penjualan, selisihnya akan dikembalikan ke wp. Jika lebih kecil, pemerintah bisa mewajibkan WP untuk memenuhi kekurangannya .

Pemilik property (WP) biasanya diberi jangka waktu tertentu untuk menebus propertinya. Jika property dibeli oleh perseorangan, WP bisa menebusnya sebesar harga beli + harga bunga. Jika property itu ditahan oleh pemerintah, property itu bisa ditebus sebesar pokok pajak , bunga, denda , dan biaya lain.

Jika ada lebih dari satu unit pemerintah terlibat dalam penjualan property biasanya ada peraturan yang mengatur penunggakan pajak tersebut pada sebuah unit pemerintah . Unit ini akan mencoba memungut penunggakan pajak. Jika tidak ada aturannya , maka setiap unit akan menerima secara proporsional bergantung pada porsinya masing-masing ( net-setelah dikurangi biaya pemungutan pajak).

Recording Interest and Penalties on Taxes

Beberapa unit pemerintahan mengakui beban dan bunga pada pajak yang tertunggak, sementara yang lainnya tidak mencatatnya sampai benar-benar ditagih. Bunga dan denda seharusnya diakui jika material dan ditambahkan kepada daftar pajak atau jurnal pembantu lain.

Dalam beberapa kejadian, adalh penting untuk mengientifikasi pendapatan dari bunga dan denda dengan particular tax levy to which they apply. Alasan pembedaan ini adalah sama dengan  pencatatan tax receivable pada tahun yang sudah ditetapkan.

3.3 Property Tax Statements

Beberapa  tipe property tax statement dibuat untuk mengungkapkan detail dari property taxes statement  ini dibagi-bagi :

  1. Statement yang berhubungan dengan laporan keuangan tahun berjalan
  2.  Statement yang berhubungan dengan laporan keuangan tahun berjalan dan juga laporan keuangan periode lain.

Ket a. Termasuk dalam financial section

Ket b. nama lain ; Statistical statement dan disajikan dalam statistical section.

4. LICENSE AND PERMIT

            Pemerintah punya hak untuk memberi ijin, mengendalikan atau melarang banyak aktivitas individu atau perusahaan. Revenue dari kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu bisnis dan nonbisnis. Kategori bisnis terdiri dari minuman beralkohol,kesehatan, korporasi, pelayanan public, tenaga ahli dan pegawai, dan izin tempat hiburan.

Kategori nonbisnis terdiri dari IMB, Kendaraan bermotor, kegiatan memburu dan memancing, perkawinan, pemakaman, dan izin memiliki binatang liar.

Tarif untuk lisensi dan perijinan dibuat berdasarkan persetujuan legislatif, yakni melalui peraturan atau undang-undang. Berbeda dengan pajak properti, bagaimanapun secara keseluruhan tarif baru pajak properti tidak perlu diubah tiap tahun. Badan legislatif biasanya menyesuaikan tarif lisensi khusus dari waktu ke waktu.

Pendapatan dari mayoritas lisensi dan perijinan tidak diakui sampai diterima dalam bentuk kas. Hal ini disebabkan jumlahnya yang tidak diketahui sampai lisensi dan perijinan tadi diterbitkan dan kas diterima dari penerbitan tersebut.

Pengendalian yang tepat atas pendapatan ini harus dipastikan tidak hanya pendapatan aktual yang terkumpul saja yang ditangani tetapi juga bahwa semua pendapatan yang seharusnya tertagih ditagih. Dengan kata lain, semua unit-unit pemerintah haruslah melihat semua lisensi dan perijinan harus dilindungi dan diamankan. Sebagai contoh, jika sebuah lisensi diperoleh untuk operasi sebuah kendaraan bermotor, unit pemerintah harus mengerti bahwa tidak ada kendaraan bermotor yang beroperasi tanpa lisensi. Tentu saja, juga harus memastikan kalau pendapatan aktual yang tertagih dicatat. Fitur pengendalian ini dilakukan per bagian dengan menggunakan lisensi, izin , dan dokumen-dokumen yang sejenis yang urut dan bernomor. Jumlah dari dokumen-dokumen ini dicatat ketika dokumen-dokumen tesebut diberikan kepada karyawan yang menerbitkannya. Sesudah itu karyawan harus menghitung dokumen tadi apakah dengan kas atau dengan dokumen-dokumen yang tidak digunakan dan kosong.

5.PENDAPATAN INTERGOVERNMENTAL

Pendapatan intergovernmental terdiri dari grants, entitlement, dan shared revenue, dan pembayaran yang diterima dari unit-unit pemerintah lain selain pajak. Kodifikasi GASB (bag G60.501-505) Mendefinisikan grants, entitlement, dan shared revenue sebagai berikut :

Grants. Grants adalah suatu kontribusi, atau pemberian kas atau aktiva lainnya dari pemerintah yang akan digunakan atau dibelanjakan untuk tujuan, fasilitas, atau aktifitas tertentu. Grants modal dilarang oleh grantor untuk akuisisi dan/atau pembentukan aktiva atau modal tetap. Semua grants lainnya adalah operating grants

Entitlement dan shared revenue. Entitlement adalah suatu jumlah pembayaran yang diterima pemerintah negara bagian dan lokal seperti yang ditentukan pemerintah federal…diyakinkan atas  suatu alokasi yang tercantum dalam UU yang diterapkan.

Shared revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu pemerintahan tetapi dibagi dengan asas yang telah ditentukan sebelumnya. Seringkali pada proporsi jumlah yang ditagihkan pemerintah lokal dengan pemerintah yang lain  atau class of government.

Federal atau negara bagian grants untuk bus-bus, sistem kereta api bawah tanah, dan sistem pengolahan air limbah adalah contoh grants modal. Jenis grants yang lain seperti untuk operasi program kesejahteraan sosial adalah operational grants.

Perbedaaan pokok antara entitlement dan grants adalah pada perbedaan jumlah angka yang akan dialokasikan dengan menggunakan formula. Entitlement adalah bagian yang tetap, dari jumlah yang sesuai atas uang-sebagai contoh, pembagian pendapatan federal atau negara bagian yang tepat yang dialokasikan di antara pemerintah lokal dan negara bagian yang sah dengan beberapa formula, seperti berdasarkan populasi relatif mereka. Sebaliknya, shared revenue adalah suatu porsi sumber pendapatan  federal atau negara bagian yang dibedakan jumlahnya setiap bulan, triwulan, atau tahunan, contohnya bensin, penjualan, minuman keras, dan pajak tembakau yang dialokasikan ke pemerintah lokal atau negara bagian yang sah berdasarkan suatu formula seperti oleh angka relatif kendaraan yang terdaftar atau oleh penjualan relatif atas produk atau jasa , yang dikenakan pajak pada level negara bagian dan federal. Perbedaan ini seringkali membingungkan dalam prakteknya dan dalam retorika politik. Sebagai contoh , program shared revenue pemerintah federal dan negara bagian biasanya termasuk entitlement dan program pembagian pajak negara bagian seringkali dianggap sebagai enttlement .

Payments in lieu of taxes = sebuah sumber pendapaan intergovernmental yang signifikan dari beberapa sistem sekolah umum pemerintah lokal- adalah jumlah yang dibayar dari pemerintah satu kepada lainnya untuk penggantian yang harus dibayar untuk kerugian pendapatan karena Payer government tidak membayar pajak. Jumlah yang maksimum biasanya akan dihitung dengan menentukan jumlah yang ditagihkan pemerintah penerima atas property pemerintah pembayar yang dikenakan pajak.

5.1 Klasifikasi akun pendapatan intergovernmental

Keduabelas kemungkinan klasifikasi  pendapatan intergovernmental mungkin disiapkan untuk pemerintah kotapraja dengan mendaftar keempat jenis pendapatan intergovernmental di bawah unit kategori federal, negara bagian, dan lokal. Sebagai contoh adanya federal grants, state grants, local grants, federal entitlement, dan banyak lagi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, grants biasanya dibuat untuk tujuan tertentu. Entitlement dan shared revenue mungkin juga akan terbatas untuk digunakan tetapi biasanya tidak. Berdasarkan itulah, restricted grants , entitlement dan shared revenue- apakah dari sumber pemerintah federal, negara bagian, lokal- harus dicatat dalam dana yang tepat dan diklasifikasikan keduanya berdasarkan sumbernya dan berdasarkan fungsi untuk apa grants tadi akan dibelanjakan ( pemerintah umum, keamanan umum, jalan raya dan tol, kebersihan dan kesehatan), dengan kata lain entitlement yang tidak dibatasi dan shared revenue yang tidak dibatasi harus diklasifikasikan ke dalam akun berdasarkan sumber pendapatan karena akan digunakan untuk berbagai keperluan / tujuan. Begitupun, pembayaran pengganti pajak diklasifikasikan hanya dengan dasar sumber pemerintahan- unit-unit federal, negara bagian, atau lokal karena mereka tidak dibatasi/ terlarang untuk digunakan.

5.2 Akuntansi Untuk Pendapatan Intergovernmental

Suatu pasal dalam kodifikasi GASB tentang grants, entitlement, dan shared revenue menekankan bahwa :

Tujuan dari pasal atau seksi ini adalah untuk menerangkan penerapan GAAP atas grants. Entitlement, dan shared revenue yang diterima oleh pemerintah negara bagian dan pemerintahan lokal. Pasal/ seksi ini tidak menerapkan (1) transaksi interfund (2) sumber-sumber tidak terbatas yang diterima dari pemerintah lain, atau(3) sumber-sumber yang diterima dari penyumbang swasta seperti individu-individu, perusahaan komersial, atau yayasan-yayasan.

Seksi tulisan ini mempunyai fokus bahasan yang sama, yakni intergovernmental restricted resourses dan pedoman disini tidak boleh diterapkan untuk transaksi-transaksi interfund, unrestricted intergovernmental resourses atau nonintergovernmental resourses diterima dari penyumbang sektor swasta.

5.2.1 Identifikasi dana

Tujuan dan persyaratan dari grants, entitlement, dan shared revenue harus dianalisa untuk identifikasi dana yang tepat yang akan dimanfaatkan. Dana yang ada harus digunakan bila memungkinkan. Ini tidak selalu penting untuk membuat dana terpisah untuk setiap grants, entitlement, atau shared revenue. Sesungguhnya , klasifikasi GASB menyatakan bahwa:

Pendapatan grants, entitlement, atau shared revenue diterima normalnya didanai melalui dana umum dan boleh dihitung ke dalam dana yang tersedia yang persyaratan legalnya dapat diterapkan secara tepat memuaskan. Menggunakan dana spesial tidaklah diperlukan kecuali dimandatkan secara legal. Sumber-sumber tertentu diterima untuk pembayaran pokok dan bunga dari hutang jangka panjang umum seharusnya dihitung ke dalam debt service fund. Grants modal dan shared revenue tidak boleh untuk akuisisi modal atau construction. Sedangkan yang berhubungan dengan internal service fund dan enterprise service fund seharusnya dihitung/dicatat ke dalam capital project fund. Grants, entitlement. dan shared revenue diterima atau dimanfaatkan untuk operasi internal service fund atau enterprice dan atau aktiva modal harus dihitung atau dicatat ke dalam jenis dana ini. A trust fund harus digunakan untuk sumber-sumber yang membangun hubungan kepercayaan yang berkelanjutan. Sumber-sumber yang diterima oleh satu unit pemerintahan atas nama penerima kedua (pass through), pemerintahan atau lainnya , harus dihitung atau dicatat ke dalam dana keagenan(agency fund)

Lebih lanjut kodifikasi GASB memeperhatikan bahwa :

Beberapa grants , entitlement dan shared revenue dapat digunakan pada lebih dari satu dana sesuai pertimbangan penerima/recipient. Dana yang penentuannya belum dipastikan akan didanai, sumber-sumber seperti itu harus dicatat ke dalam agency cost. Ketika keputusan telah dibuat atas  dana yang didanai , aktiva dan pendapatan harus diakui dalam fund finance dan dikeluarkan dari agency fund . Pendapatan dan pengeluaran tidak diakui sebagai agency fund. Aktiva yang didanai dengan agency fund yang penentuannya belum diputuskan harus diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan.

5.2.2 Pass Throught Grant

Perbedaan antar PassThrough grants  dengan grants lainnya adalah penting. Pass Through Grants adalah

  1. Primary recipient, seperti pemerintah negara bagian, menerima grants- dari pemerintah federal – sebagai an agent of the grantor.
  2. Primary recipient  tidak dapat membelanjakan sumber ini semaunya sendiri, tetapi hanya sumber pass through kepada penerima kedua- pemerintah lokal atau sekolah distrik umum – yang menunjukkan sebagai subrecipient .
  3. Secondary recipient atau subrecipient lalu membelanjakan sumber daya grants untuk tujuan tertentu-mungkin berdasarkan peraturan federal dan negara bagian dan kekeliruan-or may pass through some or all of the resources, if permitted, to its subrecipients, or sub-subrecipient

Pemerintah negara bagian untuk hal hal tertentu adalah primary recipient dari grants pass through signifikan untuk pendidikan publik dan tujuan lainnya.

Grants pass through tidak diakui sebagai pendapatan oleh primary recipient, tidak juga primary recipient melaporkan pembayaran dan akrual grants passthrough kepada penerima kedua (subrecipient) sebagai pengeluaran . GASB mencatat :

Sumber daya pass through diterima oleh pemerintah untuk mentransfer atau membelanjakan  untuk kepentingan entitas yang lain menurut kontrak yang sah / menurut undang-undang . Penerimaaan atau pengeluaran atas sumber daya tersebut tidak berpengaruh terhadap operasi agen pemerintah kecuali untuk akuntansi denda atau hukuman dan persyaratan pelaporan . Sumber daya Pass Through harus dilaporkan sebagai pendapatan atau modal disetor dan sebagai pengeluaran atau beban dengan tepat oleh penerima kedua(secondary recipient)

5.2.3 Pengakuan pendapatan

Mengenai pengakuan pendapatan dana pemerintahan untuk grants , entitlement, dan shared revenue, kodifikasi GASB menyatakan bahwa :

Grants , entitlement atau shared revenue dicatat di dalam dana pemerintah harus diakui sebagai pendapatan dalam periode akuntansi ketika itu menjadi akrual, keduanya terukur dan tersedia (basis akrual modifikasi). Dalam penerapan definisi ini , persyaratan kontrak dan sah(legal) harus dengan hati-hati ditinjau ulang sebagai pedoman. Beberapa sumber daya biasanya entitlement atau shared revenue lebih dibatasi dalam bentuk daripada substansi. Hanya kegagalan dalam bagian penerimaan untuk menyetujui prescribed regulation akan menyebabkan sebuah penyitaan sumber daya. Sumber daya seperti itu harus dicatat sebagai pendapatan pada saat diterima atau lebih awal jika kriteria akrual yang dipakai. Untuk sumber daya lain seperti itu, biasanya grants, pengeluaran adalah faktor utama untuk penentuan pilihan, dan pendapatan harus diakui ketika pendapatan terjadi. Begitupun ketika pembagian biaya (cost sharing) atau pencocokan persyaratan terjadi, pengakuan pendapatan tergantung pada kelengkapan atas persyaratan ini.

Sedangkan grants, entitlement, dan shared revenue yang dibatasi diakui secepatnya sebagai pendapatan dana pemerintahan, jika tersedia , grants yang dibatasi tidak diakui sebagai pendapatan sampai diperoleh. Dalam kasus yang biasa terjadi grants yang dibatasi harus dibebankan untuk tujuan-tujuan tertentu /spesifik yang akan dipertimbangkan untuk diperoleh. Oleh karena itu, grants tersebut sering berkenaan dengan expenditure driven karena pendapatan grants deffered dicatat lebih dahulu dan pendapatan grants diakui ketika pengeluaran yang memenuhi syarat-syaratnya terjadi. Karenanya pengakuan pendapatan grants adalah ditentukan/driven oleh pengeluaran terkait grants yang sedang terjadi. Lebih lanjut jika grants, yang dibatasi telah diberikan kepada unit pemerintah tetapi.

(1)   belum diterima dan (2)

(2)   belum dihasilkan oleh “SLG” (State and Local Government) making qualifying expenditure, grants yang diberikan tidak dicatat ke dalam akaun atau dilaporkan dalam laporan keuanagan, tetapi boleh diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5.2.3.1 Grant Receive Before earned. Ketika pendapatan tidak diakui sepatutnya pada saat grants, “entitlement” atau shared revenue diterima atau shared revenue yang dapat diterapkan tahun depan diterima pada masa kini, juga untuk grants kas telah diterima tetapi belum dihasilkan, sama seperti ketika persyaratan dari pembatasan grants, entitlement, atau shared revenue telah terjadi, yaitu pendapatan yang ditangguhkan diakui sebagai pendapatan.

5.2.3.2 Grant earn before received. Pemerintah Negara bagian atau lokal mungkin membuat pengeluaran-pengeluaran bersyarat/ qualifying expenditure atas grant sebelum kas grant diterima. Walaupun hal ini mungkin terjadi dalam banyak program grant, beberapa grant dikenal sebagai “grant penggantian”/ reimburse grant mengkhususkan bahwa pemerintah pertama harus menanggung pengeluaran yang bersyarat , baru kemudian menyimpan/file untuk penggantian dalam program grants.

Pemerintah yang membuat pengeluaran yang memenuhi syarat untuk penggantian yang berdasarkan grants yang disetujui.

5.2.4 Complience Accounting

Peraturan untuk grant, entitlement, dan shared revenue (shared revenue) seringkali mensyaratkan prosedur akuntansi  special dipatuhi dan laporan special tertentu yang tidak sejalan dengan GAAP harus dibuat kepada grantors. Juga boleh mengkhususkan laporan yang disiapkan untuk tahun pajak berbeda dengan ‘recipient government’ atau periode akuntansi selain tahun pajak, sebagai contohnya, jangka waktu grant.

Untuk hal-hal ini , kodifikasi GASB menyatakan :

Di beberapa  instansi,adalah penting untuk mencatat transaksi grant, entitlement, dan shared revenue ke dalam agency fund yang tujuannya untuk menyediakan jalur audit dan atau untuk memfasilitasi penyiapan laporan keuangan untuk tujuan khusus. Transaksi-transaksi dicatat ketika terjadi ke dalam agency fund menggunakan akun pendapatan dan pengeluaran memoranda dikodekan sesuai tujuannya. Transaksi yang sama dicatat secara subsekuen sebagai pendapatan atau modal yang disetor “contributed capital”atau beban/pengeluaran , as appropriate , sesuai dengan GAAP dalam keuangan dana ( Fund financed). Akun memoranda agency fund tidak dilaporkan sebagai akun operasi . Pendekatan ganda ini mungkin akan membantu terutama ketika grant diterima utntuk tujuan beragam atau periode akuntansi grant berbeda dengan keuangan dana yaitu multi tahun atau awards tahun operasi yang berbeda. Pendekatan pencatatan ganda ini, disarankan hanya ketika tujuan yang bermanfaat is served. Ketika agency fund digunakan untuk tujuan ini, aktiva dan kewajiban harus dikombinasikan dengan dana-dana keuangan tadi untuk presentasi laporan keuangan.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: