Michaelorstedsatahi’s Blog

June 6, 2011

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH

Daerah Otonom Tingkat I dan II

Desentralisasi dan dekonsentrasi
1) Desentralisasi
Merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
(UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Penyerahan wewenang ini dapat bersifat :
a Penuh, jika penyerahan atau mencakup membiarkan wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (otonomi).
b Tidak penuh, kalau hanya terbatas pada wewenang untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya (tugas pembantuan/medebewind)

Perwujudan desentralisasi dalam bidang otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Pasal 1.9 UU No.32 Taun 2004 tentang Pemerintahan daerah).

2) Dekonsentrasi
Merupakn pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1.8 UU No.32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Rumusan dekonsentrasi menurut Instituut Vor Besturrswetenschappen dalam laporan penelitian tentang organisasi pemerintahan 1975 (Onderzoek naar de bstuurlijke organisatie) lebih lengkap dibandingkan UU No.32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena secara tegas menyebutkan :
1. Penugasan itu disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tertentu
2. Menegaskan pula bahwa pertanggung jawaban terakhir ada pada badan administrasi yang bersangkutan

C. Pemerintah daerah

1) Kepala daerah
Berfungsi sebagai :
a Kepala Daerah Otonom
b Pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan namun tidak dapat dijatuhkan DPRD karena suatu mosi tidak percaya, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden mealui menteri dalam negeri.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Menurut Pasal 42 ayat 1 UU No.32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatpersetujuan bersama;
b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Pasal 43 dan Pasal 44 UU No.32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD mempunyai hak:
(1) interpelasi;
(2) angket; dan
(3) menyatakan pendapat.
(4) mengajukan rancangan Perda;
(5) mengajukan pertanyaan;
(6) menyampaikan usul dan pendapat;
(7) memilih dan dipilih;
(8) membela diri;
(9) imunitas;
(10) protokoler; dan
(11) keuangan dan administratif

Menurut Pasal 45 UU No.32 Taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
1 mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundangundangan;
2 melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3 mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4 memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
5 menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6 mendahulukan kepentingan negara di alas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
7 memberikan pertanggungjawaban alas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8 menaati Peraturan Tata Tertib, Kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
9 menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

3) Alat Perlengkapan Daerah lainnya
Meliputi Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas.

4) Keuangan daerah
Baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II mempunyai dua sumber utama keuangan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dan pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih atas tingkatannya.

PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil dari perusahaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Selain PAD dan sumbangan, daerah dapat juga mengadakan pinjaman. Pinjaman ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan disetujui DPRD dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Tentang hubungan keuangan daerah dan pemerintah pusat lebih lanjut diatur oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5) Pengawasan
Diperlukan pengendalian agar desentralisasi tidak bergeser menjadi semacam kemerdekaan daerah – walaupun sekedar untuk urusan pemerintahan tertentu. UU No.5 Tahun 1974 mengatur tiga bentuk pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.

A Pengawasan Umum
Pengawasan Umum terhadap Pemerintah Daerah meliputi bidang-bidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan peralatan, pembangunan, perusahaan daerah, yayasan-yayasan dan lain-lain yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Pengawasan umum dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya. Untuk desa, selain oleh para pejabat di atas, pengawasan umum dilakukan juga oleh Camat.

B Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan (goedkeuring) Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang memerlukan pengesahan adalah :
a. Semua Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain ditetapkan harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
b. Semua Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang berisi perintah dan larangan yang ditujukan langsung kepada rakyat.
c. Semua Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang memuat ancaman pidana (denda atau kurungan)
d. Semua Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak dan retribusi daerah.
e. Semua Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang perlu diketahui umum, karena menyangkut kepentingan umum, misalnya mengadakan utang-piutang, menanggung pinjaman.

C Pengawasan represif
Pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan berlaku (schorsing) atau pembatalan (vernietiging). Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan. Apabila setelah lampau waktu 6 bulan tidak diikuti dengan pembatalan, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

6) Kerjasama Antar daerah
Dalam hal dan keadaan tertentu, pelaksanaan wewenang dan tugas suatu Pemerintah Daerah terkait dengan Daerah yang lain. Atau ada kepentingan yang sama antara dua atau lebih Daerah.

Pemerintahan Wilayah
Pemerintahan wilayah adalah perwujudan asas dekonsentrasi yang merupakan salinan berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Pemerintah Wilayah tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga.

Ada 2 macam pemerintahan wilayah. Pertama, yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan umum. Kedua, yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan khusus.

Pemerintahan Desa
Pada dasarnya, pemerintahan desa yang asli diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat. Tetapi kemudian muncul berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur desa. Menurut Pasal 1 Ayat 12 UU No.32 Tahun 2004, desa diartikan, “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
Susunan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Selain itu, desa dilengkapi pula dengan perangkat desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Dusun.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: