Michaelorstedsatahi’s Blog

June 5, 2011

PENYELENGARA PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT

Presiden

Kekuasaan dalam bidang pemerintahan (eksekutif)

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden beserta seluruh unsur administratif Negara lainnya, menjalankan pemerintahan sehari-hari, mencakup semua lapangan administrative Negara, baik yang ditentukan dalam Perundang-undangan, ketentuan tak tertulis maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD.

Kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan

Menurut penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Presiden adalah kepala eksekutidf dalam Negara, untuk menjalanakan undang-undang ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair). Selain Executive Power Presiden bersama DPR menjalankan Legislative Power dalam Negara. Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk Undang-Undang, setiap Undang-Undang harus ditetapkan Presiden setelah memperoleh per- setujuan dari DPR.

Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapakan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945). Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden, aturan ini memang perlu untuk menjamin keselamatan Negara oleh pemerintah dalam keadaan genting yang memaksa pemerintah untuk bertindak dengan cepat. Namun hal ini tak terlepas dari pengawasan DPR, oleh karena itu PERPU yang kekutuannya sama dengan UU harus disahkan pula oleh DPR.

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. PP dapat dibuat bukan hanya terhadap hal-hal yang oleh undang-undang yang bersangkutan dinyatakan secara tegas diatur lebih lanjut dengan PP, juga terhadap ketentuan undang-undang yang tidak menyatakan dengan tegas, namun oleh Presiden atau pemerintah dianggap perlu diatur lebih lanjut oleh PP.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan keputusan, baik yang bersifat umum (seperti PP) maupun yang bersifat khusus – konkrit – individual. Dalam praktek ada dua macam keputusan Presiden :
1. Yang materi muatannya masih bersifat umum, sehingga termasuk salah satu jenis pertauran perundang-undangan.
2. Keputusan Presiden yang bersifat konkrit individual, merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking)

Selain UU, Perpu, Keppres, Presiden juga mengeluarkan/menetapkan instruksi-instruksi. Instruksi ini beraneka ragam, ada yang berisi perintah melakukan tindakan tertentu dan adapula yang berisi pedoman kerja. Instruksi memiliki ciri khusus yaitu ditujukan kepada aparatur pemerintah.
Kekuasaan di bidang Kekuasaan Kehakiman

Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Wakil Presiden

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden (pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Presiden menetapkan tugas wakil Presiden sebagai orang yang mengkoordinasikan pengawasan , khususnya pengawasan pembangunan.

Menteri dan Departemen

Menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam hal ini seyiap menteri yang diangkat membidangai urusan tertentu dalam pemerintahan (pasal 17 ayat 3).

Susunan organisasi departemen dikelompokkan menjadi :
1. Unsur Pimpinan (menteri)
2. Unsur pembantu pimpinan (Sekretariat Jendral)
3. Unsur pelaksana (Direktorat Jendral)
4. Unsur pengawasan (Inspektorat Jendral)

Menteri mempunyai tugas :
1. Memimipin departemen
2. Menentukan kebijakan dibidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya.
3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi lainnya.

Sekjen melakukan tugas pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam lingkungan departemen.

Inspektorat jendral bertugas melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi pemeriksaan administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik pelaksanaan pembangunan.

Lembaga Pemerintahan Non Departemen

Merupakan badan pemerintahan tingkat pusat yang menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) di bidang-bidang tertentu. Pengaturan mengenai Lembaga Pemerintah Non Departemen diatur dengan Keputusan Presiden.

Selain memiliki perbedaan dalam tugas dan fungsi, Lembaga Pemerintah Non Departemen juga memiliki perbedaan lain seperti :
a) Perbedaan penamaan kelembagaan
b) Perbedaan penyebutan pimpinan
c) Perbedaan kewenangan dalam pengangkatan pejabat dalam lingkungan lembaga.
d) Sumber dan pengelolaan keuangan
e) Susunan organisasi secara vertikal

Peraturan menngenai Lembaga Peemrintahan Non Departemen tidak mengatur secara eksplisit mengenai wewenang, yang diatur adalah tugas dan fungsi. Namun dalam tugas dan fungsi tersebut tersirat wewenang.

Beberapa contoh Lembaga Pemerintahan Non Departemen :
1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Akuntansi Keuangan Negara
3. Badan Intelijen Negara
4. Badan Kepegawaian Negara
5. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
8. Badan Meteorologi dan Geofisika
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
13. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
15. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
16. Badan Pertanahan Nasional
17. Badan Pusat Statistik
18. Badan Standarisasi Nasional
19. Badan Tenaga Nuklir Nasional
20. Badan Urusan Logistik
21. Lembaga Administrasi Negara
22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
23. Lembaga Informasi Nasional
24. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
25. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: