Michaelorstedsatahi’s Blog

June 4, 2011

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT-TINGKAT DALAM PEMERINTAHAN

A. Hubungan Vertikal (Pengawasan, kontrol, dsb)

Alasan-alasan diadakannya pengawasan :
1 Koordinasi
Mencegah atau mencari penyelesaian konflik atau perselisihan kepentingan, misalnya : antar kotapraja.
2 Pengawasan kebijaksanaan
Disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.
3 Pengawasan kualitas
Kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah.
4 Alasan-alasan keuangan
Peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.
5 Perlindungan hak dan kepentingan warga
Dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Bentuk pengawasan dan kontrol :
a) Pengawasan represif (pengawasan yang dilakukan kemudian)
Keputusan-keputusan badan yang lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan denagn Undang-Undang atau kepentingan umum.
b) Pengawasan preventif (pengawasan yang dilakukan sebelumnya)
Pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya.
c) Pengawasan yang positif
Keputusan-keputusan badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan pertunjuk-petunjuk kepada badan-badan yang lebih rendah
d) Kewajiban untuk memberi tahu
Kumpulan wewenang badan-badan lebih tinggi untuk memperoleh informasi dari badan-badan yang lebih rendah
e) Konsultasi dan perundingan
Badan-badan lebih tinggi memperoleh kesempatan sebelumnya untuk memberikan nasihat-nasihat pada badan-badan lebih rendah mengenai suatu persoalan.
f) Hak banding administratif
Ada kalanya keputusan-keputusan badan yang lebih rendah dapat diajukan banding oleh mereka yang memiliki hak banding tertentu pada suatu badan umum yang lebih tinggi.
g) Dinas-Dinas pemerintahan yang didekonsentrasi
Dinas-dinas jabatan dari pemerintah pusat seringkali tersebar di seluruh negeri untuk mengadakan kontrol, memberikan nasihat dsb.
h) Keuangan
Seringkali dalam hal keuangan badan-badan pemerintah yang lebih rendah terikat pada badan yang lebih tinggi
i) Perencanaan
Rencana bukan hanya alat bantu bagi pelaksanaan kebijakan badan itu sendiri, tapi juga suatu pegangan untuk bertindak bagi badan yang lebih tinggi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pemberian dana dsb.
j) Pengangkatan untuk kepentingan pemerintah pusat
Pengaruh dari pemerintah pusat terhadap kebijaksanaan badan yang lebih rendah, dengan mengangkat para pejabat negara pada posisi dalam yang lebih rendah.

Asas-asas penting yang dapat digunakan :
1 Asas legalitas
Pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan suatu kewenangan menurut Undang-Undang
2 Asas pengawasan terbatas
Pengawasan yang dibatasi pada sasaran-sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan
3 Asas motivasi
Bahwa alasan-alasan untuk melaksanakan pengawasan harus dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan tadi dan keputusan itu harus dimotivasi kepada masyarakat luas.
4 Beberapa asas tentang prosedur seperti asas kecermatan
5 Asas kepercayaan

B. Hubungan Horizontal (perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama).
Kerjasama dapat dicapai dengan berbagai macam jalan. Diantaranya dengan menandatangani perjanjian yang sifatnya hukum perdata, selain itu di beberapa negara dapat ditemukan adanya kemungkinan kerjasama yang sifatnya hukum publik diantara para pejabat intsi atas dasar suatu undang-undang yang dibuat untuk hal tersebut.
Undang-Undang ini terdiri dari tiga macam kerjasama :
1. Fungsi yang dipusatkan
Beberapa wewenang dari kotapraja-kotapraja yang ikut ambil bagian, diserahkan/dikuasakan pada salah satu kotapraja yang merupakan suatu sentrum (poemusatan) yang besar.
2. Badan/lembaga untuk kerjasama
Lembaga bentukan ini hanya memilki wewenang untuk melaksanakan wewenang yang sifatnya hukum publik.
3. Badan hukum untuk bersama
Merupakan suatu bentuk badan hukum menurut undang-undang hukum perdata dengan adanya lembaga-lembaga yang bersifat hukum publik

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: