Michaelorstedsatahi’s Blog

June 2, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [10]

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [4]

Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.
Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
2. Perusahaan Jawatan (Perjan)
3. Perusahaan Umum (Perum)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Hurf a UU No.43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen,Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Berbagai perubahan dalam diri BUMN tersebut mengakibatkan pula perubahan status dan kedudukan pekerja BUMN. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pegawai Negeri adalah meliputi :
a) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);
b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari kedua Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa pegawai BUMN juga termasuk dalam susunan pegawai negeri, karena sebagian besar dana yang diperoleh dan dikelola berasal dari pemerintah (APBN maupun sumber dana lain)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: