Michaelorstedsatahi’s Blog

June 1, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [9]

Filed under: Peradilan Tata Usaha Negara — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — michaelorstedsatahi @ 4:11 am

G. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik (Legal Position Of Public Servants) [3]

Para Hakim (Judges)

Hakim adalah pejabat publik judiciil dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan merupakan jabatan eksekutif atau ringkasnya dapat dikatakan pula bahwa hakim adalah hakim pengadilan di lingkungan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Pada Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian pada pasal–pasal berikutnya (Pasal 24A, pasal 24B dan pasal 24C) diterangkan secara garis besar mengenai wewenang masing-masing lembaga kehakiman tersebut (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial).

Peradilan Umum
Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) warga negara Indonesia;
b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d) sarjana hukum;
e) berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
f) sehat jasmani dan rohani;
g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Sedangkan pasal 14 Ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

Disebutkan pula dalam Pasal 15 Ayat 1 undang-undang tersebut bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
b) Berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
c) Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;
d) Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan pasal 15 Ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri. Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan juga bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a) Permintaan sendiri;
b) Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
c) Telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi;
d) Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan juga bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
a) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b) Melakukan perbuatan tercela;
c) Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugaspekerjaannya;
d) Melanggar sumpah atau janji jabatan;
e) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a) pelaksana putusan pengadilan;
b) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
c) pengusaha.
Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

Peradilan Tata Usaha Negara
Pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) warga negara Indonesia;
b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d) sarjana hukum;
e) berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
f) sehat jasmani dan rohani;
g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
b) Berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
c) Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
d) Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a) pelaksana putusan pengadilan;
b) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
c) pengusaha.
Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a) permintaan sendiri;
b) sakit jasmani atau rohani terus menerus;
c) telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b) melakukan perbuatan tercela;
c) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d) melanggar sumpah atau janji jabatan;
e) melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung. Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Peradilan Agama
Dalam pada itu, hakim-hakim dalam lingkungan peradilan agama yang masih berdasarkan pada Stbld. 1882 nr 152 dan nr 153 tentang Priesterraden op Java en Madura juncto Stbld 1937 nr 116 (Reglement op de Godsdienstige Rechtspraak), Stbld. 1937 nr 618 dan 639 tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar pulau Jawa dan Madura diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Lebih lanjut dapat dilihat Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1951.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menetapakan bahwa hakim dalam lingkungan peradilan agama berstatus pegawai negeri (Pasal 13 Ayat 1 Huruf f ). Dalam Pasal 15 ditetapkan pula bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarakan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, sedang ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua MA. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: