Michaelorstedsatahi’s Blog

May 27, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [6]

F. Barang-Barang Milik Pemerintah / Negara

Barang-barang milik Negara/kekayaan Negara

Barang-barang milik Negara/kekayaan Negara menurut KEP-225/MK/V/4/1971 adalah meliputi semua barang-barang milik Negara/kekayaan Negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara yang berada di bawah pengurusan departemen-departemen, lembaga-lembaga Negara, lembaga pemerintah non-departemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk kekayaan Negara yang telah dipisahkan (kekayaan perum dan persero) dan barang-barang kekayaan daerah otonom.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Tentang pengelolaan Barang Milik Negara yang merujuk pada UU No. 17 tahun 2003, Bab 2. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik Negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya.

Sedangkan Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Untuk pengelolaan di daerah, Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
Sedangkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasanatas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Undang-undang juga menegaskan tentang invetarisasi barang-barang tersebut, sesuai dengan pasal 44 UU No.17 tahun 2003 yang berbunyi, ”Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”.

Tentang Penyitaan dan Pindah Tangan

Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dilakukan untuk :
a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
5. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Tentang Penjualan / Pertukaran Barang-Barang Milik Negara
Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ketentuan dalam kepindahtanganan Barang Milik Negara antara lain :
1 Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
2 Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
3 Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.
4 Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
5 Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Tentang Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang Dikuasai Negara/Daerah.
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
1 Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2 Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3 Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4 Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
5 Negara/daerah;
6 Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penggolongan Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara
1. Barang-barang Tidak Bergerak, yakni antara lain :
a Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga, dan tanah-tanah yang belum dipergunakan, jalan-jalan(tidak termasuk jalan daerah), jalan kereta api, jembatan, terowongan, waduk, lapangan terbang, bangunan-bangunan irigasi, tanah pelabuhan dan lain-lain tanah seperti itu.
b Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik-pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, laboratorium, dan lain-lain.
c Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti : rumah-rumah tempat tinggal, tempat istirahat, asrama, pesanggrahan, bungalow, dan lain-lain gedung seperti itu.
d Monumen-monumen seperti : monumen purbakala (candi-candi), monumen alam, monumen peringatan sejarah, dan monumen purbakala lainnya.

2. Barang-barang Bergerak, yakni antara lain :
a. Alat-alat besar seperti : Bulldozer, traktor, mesin pengebor tanah, hijskraan dan alat besar lainnya yang sejenis.
b. Peralatan-peralatan yang berada dalam pabrik, bengkel, studio, laboratorium, stasiun pembangkit tenaga listrik dan sebagainya seperti mesin-mesin, dynamo, generator, mikroskop, alat-alat pemancar radio, alat-alat pemotretan, lemari pendingin, alat-alat proyeksi, dan lain-lain sebagainya.
c. Peralatan kantor
d. Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain inventaris barang-barang bercorak kebudayaan.
e. Alat-alat pengangkutan seperti : kapal terbang, kapal laut, bus, truk, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.
f. Inventaris perlengkapan rumah sakit, sanatorium, asrama, rumah yatim dan piatu, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.

3. Barang Persediaan, yakni barang yang disimpan dalam gudang, veem, atau di tempat penyimpanan lainnya.

Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Untuk struktur pengelolaannya terdiri atas :
1 Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
2 Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
3 Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
4 Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: