Michaelorstedsatahi’s Blog

May 26, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [5]

E. Rencana

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib atau teratur (menurut Belinfante dalam buku Kort Begrip van het Administratief Recht). Hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang diakui dalam hukum administrasi. Rencana tersebut haruslah menunjukkan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu dan dapat dikaitkan dengan stelsel perizinan atau hak atas pembiayaan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, J.B.J.M. ten Berge mengemukakan unsur-unsur rencana sebagai berikut:
a. Schriftelijke Presentatie (Gambaran Tertulis)
b. Besluit of Handeling (Keputusan atau Tindakan)
c. Bestuurorgaan (Organ Pemerintah)
d. Op de Toekomst Gericht (Ditujukan pada Masa yang Akan Datang)
e. Planelemanten (Elemen-elemen Rencana)
f. Ongelijksoortig (Memiliki Sifat yang Tidak Sejenis, Beragam)
g. Samenhang (Keterkaitan)
h. Al dan Niet voor een Bepaalde Duur (untuk Waktu Tertentu)

Perencanaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:
a. Perencanaan informatif, yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu.
b. Perencanaan indikatif, yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan.
c. Perencanaan operasional atau normatif, yaitu rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan empat pendapat tentang sifat hukum rencana, sebagai berikut:
a. Rencana adalah ketetapan atau kumpulan berbagai ketetapan.
b. Rencana adalah sebagian dari kumpulan ketetapan-ketetapan, sebagian peraturan, peta dengan penjelasan adalah kumpulan keputusan-keputusan; penggunaan peraturan memiliki sifat peraturan.
c. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri.
d. Rencana adalah peraturan perundang-undangan.

Di Belanda, salah satu contoh rencana adalah rencana peruntukan (bestemmingplan). Rencana peruntukan ini terdiri dari dua bagian, yaitu peta perencanaan dan peraturan berkenaan dengan penggunaan (pemanfaatan). Sementara itu, di Indonesia juga terdapat berbagai perencanaan yang sangat berperan dalam pelaksanaan pemerintahan. Upaya-upaya pembangunan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh lembaga tata usaha negara Indonesia saling berkaitan dengan konsekuensi keuangan yang saling berpengaruh. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan yang sinkron dan efisien dalam hal pembiayaan.

Rencana pembangunan nasional Indonesia diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sispenas). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pembangunan nasional sendiri disusun sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
c. rencana pembangunan tahunan.

UU No. 25 tahun 2004 tentang Sispenas mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diatur dalam PP No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Penyusunan dan penetapan RPJP Nasional melalui tahapan sebagai berikut.
1. Penyiapan rancangan awal RPJP Nasional
2. Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Jangka Panjang Nasional
3. Penyusunan rancangan akhir RPJP Nasional
4. Penetapan RPJP Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Tahapan penyusunan dan penetapan RPJM adalah
1. Penyiapan rancangan awal RPJM Nasional
2. Penyiapan rancangan Renstra-KL
3. Penyusunan rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL
4. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional
5. Penyusunan rancangan akhir RPJM Nasional
6. Penetapan RPJM Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara khusus diatur dalam PP No. 20 tahun 2004. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan masukan. Ketentuan mengenai format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh Menteri Perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kmenterian/Lembaga untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 tahun.

Sementara itu, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) ditetapkan peraturannya dengan PP No. 21 tahun 2004. RKA-KL berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah yang terdiri dari rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Di dalam RKP diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan.Di dalam anggaran yang diperlukan diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. RKA-KL meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Untuk melaksanakan tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yang berupa PP No. 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui secara pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Selain itu, terdapat beberapa rencana pembangunan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi seorang warga atau badan hukum perdata, contohnya rencana kota (stadsplan) atau rencana detail perkotaan (detailplannen). Peraturan Mendagri No. 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota meletakkan pedoman dasar bagi peruntukan tata ruang kota. Dalam pasal 2 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa rencana kota yang penyusunannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah, meliputi:
1. Rencana umum tata ruang kota
2. Rencana detail tata ruang kota
3. Rencana teknik tata ruang kota

Penentuan tata ruang kota akan membawa akibat hukum bagi masyarakat dan badan-badan hukum perdata, karena penentuan tata ruang ini berkaitan dengan peruntukan pemanfaatan tanah. Oleh sebab itu, terdapat peraturan-peraturan yang membatasi perencanaan tata ruang kota, antara lain:
1. Keppres No. 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri mewajibkan suatu perusahaan kawasan industri untuk terlebih dahulu mengajukan persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana, tapak tanah, dan lain-lain.
2. UU No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional), Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
3. Inpres No. 9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya mensyaratkan bahwa suatu proyek pembangunan dinyatakan mempunyai bentuk kegiatan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum, apabila sebelumnya proyek tersebut sudah termasuk dalam Rencana Pembangunan yang telah diberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan serta sudah termasuk dalam Rencana Induk Pembangunan dari daerah yang bersangkutan dan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Rencana Induk Pembangunan ini bersifat terbuka untuk umum.
4. Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah mengatur keterangan-keterangan tentang permohonan pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah.
5. Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
6. PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengatur pelaksanaan prosedural yang harus dipenuhi oleh setiap proyek yang dipandang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Lembaga yang bertugas merencanakan program pembangunan nasional Indonesia adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perancanaan Pembangunan Nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokoknya, Bappenas mempunyai fungsi :
a. Menjabarkan Garis-garis Besar haluan Negara ke dalam rencana Pembangunan Nasional jangka panjang, menengah dan tahunan;
b. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian diantara rencana-rencana bagian lintas sektoral maupun lintas regional dan mengadakan pengintegrasian rencana-rencana tersebut ke dalam suatu rencana Pembangunan Nasional;
c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama dengan Departemen Keuangan;
d. Menyusun kebijakan penerimaan dan penggunaan pinjaman dan bantuan luar negeri untuk pembangunan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan;
e. Melakukan penilaian pelaksanaan rencana Pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan pada program pembangunan;
f. Melakukan penelitian kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas perencanaan serta penilaian kinerja pembanguna nasional;
g. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di pusat dan di daerah;
h. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Sebagai lembaga perencanaan nasional, Bappenas mempunyai dua peran utama. Pertama, menyatukan dan menyelaraskan perencanaan sektoral di antara sektor-sektor pembangunan yang dilakukan bersama departemen dan lembaga pemerintah lainnya ditingkat pusat. Kedua, menyatukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan pembangunan regional dan daerah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan Bappeda-nya. Ketentuan mengenai Bappenas diatur dalam Keppres No. 138 tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: