Michaelorstedsatahi’s Blog

May 25, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [4]

D. Freies Ermessen (Kebijaksanaan)

Tugas Administratif negara dalam negara hukum modern sangatlah luas karena sasarannya adalah kesejahteraan umum, berbeda dengan fungsi yudisial yang berfungsi menyelesaikan sengketa. Keputusan yang diambil oleh pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum (rechmatigheid), maka kepada administratif negara diberikan freies ermessen

Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dimana kebebasan ini harus berdasarkan hukum. Pemberian freies Ermessen kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen tidak dapat digunakan tanpa batas.

Batas-batas yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan bebas tersebut antara lain:
a) Ditujukan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik;
b) Merupakan tindakan yang aktif dari administrasi negara;
c) Tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum;
d) Tindakan tersebut diambil atas inisiatif sendiri;
e) Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang secara tiba-tiba;
f) Dapat dipertanggungjawabkan.

Freies Ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Bagi negara welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Unsur-unsur freies Ermessen dalam suatu negara hukum antara lain:
a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik.
b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri.
e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.

Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.
Sesuai dengan UU No.5 Th 1986 ttg peraturan, keputusan dari pejabat TUN yang merupakan pengaturan yang umum termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan tidak merupakan bagian dari perbuatan keputusan dalam arti beschikking/ penetapan pejabat.

Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi mempunyai relevansi hukum, karena pemberian peluang bagaimana pejabat PTUN menjalankan pemerintahan . Hal tersebut harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan yang bersifat diskresi (pemberian wewenang / peluang untuk bertindak bebas).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, freies Ermessen dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut :
a) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian secara kongkret atas suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera;
b) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;
c) Aparat pemerintah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.

Implikasi dari Freies Ermessen ssb:
a) Kewenangan atas inisiatif sendiri, untuk membuat peraturan perundangan yang setingkat dengan UU tanpa meminta persetujuan parlemen lebih dulu.
Dasar filosofisnya adalah salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Contohnya Pasal 22 UUD 1945 : “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu”.
b) Kewenangan karena delegasi perundangan dari UUD, untuk membuat peraturan perundangan yang derajatnya lebih rendah dari UU. Pasal 5 (2) UUD 1945 : “Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya”.
c) Droit function, yaitu kekuasaan untuk menafsirkan (baik memperluas maupun mempersempit) sendiri peraturan perundangan yang bersifat enunsiatif / enumeratif.

Misalnya mengenai pengertian “kepentingan umum”. Lampiran Inpes RI No.9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan : “Presiden dapat menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan lainnya kecuali sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang menurut pertimbangannya perlu bagi kepentingan umum”. Sedang pasal 1 ayat (1) menyatakan : “Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut : a) Kepentingan bangsa dan negara, dan/atau b) Kepentingan masyarakat luas, dan/atau c) Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau d) Kepentingan pembangunan”.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: