Michaelorstedsatahi’s Blog

May 24, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [3]

C. Izin, Dispensasi, Lisensi, Konsesi

PERIZINAN
Pengertian Perizinan
Susah untuk mendefinisikan perizinan. Seperti yang dikatakan Van Der Pot “Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden” yang artinya sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Namun, sukar menentukan definisi bukan berarti tidak ada definisi sama sekali. Pengertian-pengertian izin :

Menurut Kamus Hukum
Izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Ateng Syafrudin
Beliau mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau dikatakan sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

Sjahran Basah
Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan

E. Utrecht
Beliau mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

Bagir Manan
Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

N. M. Spelt dan J. B. J. ten Berge
Dalam arti luas izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum admnistrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadan-keadan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Pokoknya adalah bahwa izin merupakan suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Unsur-unsur Perizinan
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut suatu prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu :

a) Instrumen Yuridis
Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis yang berada dalam ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b) Peraturan perundang-undangan
Salah satu cirri Negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Dalam membuat dan menerbitkan izin haruslah didasakan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundag-undangan yang berlaku karena tanpa adannya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum pemerintah sehingga harus ada wewenag dulu baru bisa melaksanakannya.
Menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin.

c) Organ Pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingka daerah. Terdapat bermacam-macam administrasi Negara (termasuk instansinya) bisa memberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Izin haya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang dikehendaki. Artinya campur tangan pemerintah pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi.

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang berarti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Deregulasi bertujuan mengurangi campur tangan pemerintah dalam kemasayarakatan terutama di bidang ekonomi sehingga pada ujungnya akan bermakna debirokratisasi. Hal-hal yang merupakan batasan sehingga harus diperhatikan daam deregulasi dan debirokratisasi :

1 Jangan sampai menghilangkan esensi sari system perizinan itu sendiri, terurtama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
2 Deregulasi hanya ditetapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administrative dan financial.
3 Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan parundang-undangan yang menjadi dasar dalam perizinan.
4 Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

d) Peristiwa Konkret
Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, izin pun punya berbagai keragaman. Berubahnya izin juga dipengaruhi oleh berubahnya peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur pembuatan izin tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur izin.

e) Prosedur dan Persyaratan
Umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah tergantung jenis, tujuan, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat :

1 Konstitutif
Karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) terpenuhi, artinya dalam hal pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi bisa dikenai sanksi.
2 Kondisional
Karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Walaupun demikian pemerintah tidak boleh sewenang-wenang (arbitrer), tapi harus sesuai peraturan perundangan yang medasarinya.

Fungsi dan Tujuan Perizinan
Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan peancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Keragaman peristiwa konkret enyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1 Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2 Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3 Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monuen-monumen).
4 Izin hendak membagi-bagi benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5 Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan ”drank en horecawet”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu),

Bentuk dan Isi Izin
Izin merupakan bagian dari ketetapan sehingga selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

A. Organ Berwenang
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang meberikan izin. Untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

B. Yang Dialamatkan
Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Selain itu, kepentingan pihak terkait/pihak ke tiga juga harus diperhatikan.

C. Diktum
Keputusan yang memuat izin, demi alas an kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang

D. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat
Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Dalam ketentuan tidak ditepati terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasnya, pemerintah harus memutuskannya sendiri. Dalam membuat keputusan dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

E. Pemberian Alasan
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana yang ditetapkannya.

F. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan kepada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan inisejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari dictum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu, karena tidak termasuk dalam hakekat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Dispensasi
Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak pebuatan tersebut. W. F. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxatio legis). Menurut Ateng syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxatie legis).

Lisensi
Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seeorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Konsesi
Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Menurut H. D. van Wijk, bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-oerusahaan swasta. Mengenai konsesi ini, Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan terebut, memuat suatu konsesi (concesie).

Jika dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsesi itu tidak jauh berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seseoranguntuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari, kedua istilah itu digunakan secara sama, seperti disebutkan M. M. van Praag bahwa pengertian izin dan konsesi digunakan untuk suatu bentuk hukum yang sama. Menurut Utrecht, perbedaan antara izin dan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (relative) saja. Pada hakikatnya antara izin dan konsesi itu tidak ada suatu pebedaan yang yuridis. Jadi, konsesi itu suatu izin juga, tetapi izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum.

Namun, tetap saja ada perbedaan antara izin dan konsesi, antara lain :

1 Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi.
2 Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian.
3 Izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak, sedangkan konsesi merupakan kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. (M. M. van Praag)
4 Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: