Michaelorstedsatahi’s Blog

May 23, 2011

SARANA TATA USAHA NEGARA (SARANA-SARANA HUKUM LAINNYA) [2]

B. Peraturan-Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregels, Policy Rules)

Pengertian Peraturan Kebijaksanaan
Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.

Ciri-ciri Peraturan Kebijaksanaan
Ciri-ciri peraturan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:
1 Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
2 Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.
3 Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
4 Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
5 Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak.
6 Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan.

Fungsi dan Penormaan Peraturan Kebijaksanaan
Peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna, yang berarti:
1 Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
2 Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan.
3 Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.
4 Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
5 Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Sementara itu, penerapan atau penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal di antaranya:
1 Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak.
2 Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku.
3 Sesuai dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: