Michaelorstedsatahi’s Blog

May 13, 2011

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara
Asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara:
a. Asas praduga rechmatig
b. Asas pembuktian bebas
c. Asas keaktifan hakim
d. Asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga omnes”

Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara
Upaya Administratif
Hal-hal yang diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai upaya administratif dalam peradilan TUN:
1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan harus melalui upaya administratif yang tersedia
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan jika seluruh upaya administratif telah digunakan
Macam-macam upaya administratif:
1. Banding administratif
2. Prosedur keberatan

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Unsur-unsur utama penetapan tertulis:
– Penetapan tertulis
– (oleh) badan atau pejabat tata usaha Negara
– Tindakan hukum tata usaha Negara
– Final
– Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Tenggang Waktu Menggugat
Pasal 55:
a. Bagi yang dituju dengan sebiuah KTUN (pihak II): 90 hari sejak saat KTUN itu diterima
b. Bagi pihak III yang berkepentingan: 90 hari sejak KTUN itu diumumkan

Hak Gugat
Berdasarkan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat:
– Orang atau badan hukum perdata
– Yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN
Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan

Petitum
Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal, sedangkan petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi

Alasan Menggugat (Beroepsgronden)
Pasal 53 ayat 2:
a. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan menggunakan wewenang yang diberikan dengan tujuan lain
c. Badan atau pejabat yang berwenang tidak mengeluarkan keputusan setelah melakukan pertimbangan atas semua kepentingan

Alat Bukti
Pasal 100 UU No. 5 tahun 1986:
a. Surat
b. Keterangan ahli
c. Keterangan saksi
d. Pengakuan para pihak
e. Pengetahuan hakim

Hukum Acara
Hukum acara PTUN dibedakan atas:
a. Hukum acara materiil, yang meliputi:
– Kompetensi absolut dan relatif
– Hak gugat
– Tenggang waktu menggugat
– Alasan menggugat
– Alat bukti
b. Hukum acara formal, berupa tahapan yang terbagi atas:
– Acara biasa
– Acara cepat
– Acara singkat

Hukum acara formal
Hukum acara dalam arti sempit. Berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terbagi atas acara biasa, cepat, dan singkat.

Banding
Banding adalah pemeriksaan dalam instansi kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik yang mengenai fakta-faktanya, maupun penerapan hukum dan undang-undang

Proses agar perkara diperiksa kembali:
a. Permohonan pemeriksaan banding secara tertulis 14 hari setelah keputusan diumumkan
b. Membayar uang muka biaya perkara yang ditaksir panitera
c. Panitera mencatat permohonan dalam daftar perkara
d. Penitera memberitahukan kepada terbanding
e. Panitera memberitahukan kepada yang berperkara untuk melihat berkas perkara di kantor pengadilan tinggi TUN
f. Para pihak dapat menyerahkan memori-banding atau keterangan lainnya

Kasasi
Kasasi untuk peradilan umum dibedakan atas:
a. Pemeriksaan kasasi untuk perkara perdata
b. Pemeriksaan kasasi utnuk perkara pidana
Mahakamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan semua putusan pengadilan yang:
a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan


Peninjauan Kembali
Prinsip-prinsip peninjauan kembali:
a. Hanya dapat diajukan satu kali saja
b. Tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan
c. Dapat dicabut sebelum diputus
d. Diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir

Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Dalam pelaksanaan keputusan yang berupa pemenuhan kewajiban yang dapat berupa:
a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan
b. Pencabutan KTUN dan penerbitan keputusan baru
c. Penerbitan keputusan baru dalam hal gugatan
d. Membayar ganti rugi
e. Melakukan rehabilitasi

Peranan Pejabat/Badan TUN dalam Sengketa TUN
Dalam sengketa TUN, pejabat/badan TUN dapat berperan sebagai:
– Tergugat
– Intervenient
– Saksi
– Kuasa hukum
– Pemegang/penyimpan dokumen KTUN

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: