Michaelorstedsatahi’s Blog

August 3, 2009

SKP

Filed under: pajak — Tags: , , , , — michaelorstedsatahi @ 3:45 am

Surat Ketetapan Pajak (Skp)

Surat Ketetapan Pajak (Skp) merupakan surat ketetapan pajak yang meliputi :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang

terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

SKPKB biasa, SKP ini dikeluarkan apabila WP telah memasukkan SPT

(kewajiban pasal 28 dan 29), setelah diperiksa ternyata pajak kurang bayar

atau tidak dibayar.

SKPKB dengan perhitungan secara jabatan.

SKPKB ini dikeluarkan apabila WP tidak memasukkan SPT. Jadi SKP ini

dikeluarkan dalam hal tidak ada dukungan dari WP.

– Fungsi SKPKB :

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPTnya

b. Sebagai sarana untuk mengenai sanksi pajak

c. Alat untuk menagih hutang pajak.

– SKPKB dikeluarkan apabila:

a. Berdasar hasil pemeriksaan atau informasi lainnya ternyata jumlah pajak

terutang kurang atau tidak dibayar.

b. SPT tidak disampaikan tepat pada waktunya, setelah ditegur secara tertulis

tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.

c. Dalam hal PPN, bila dilakukan kompensasi selisih lebih dan mengenakan

tarif 0%, memberikan restitusi, padahal semua itu tidak benar.

d. Apabila tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 28 dan 29

sehingga tida

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan.

– Fungsi SKPKBT adalah:

a. Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SKPKB atau SKPKBT

sebelumnya.

b. Sarana untuk mengenakan sanksi

c. Alat untuk menagih pajak dan kenaikannya.

– SKPKBT dikeluarkan apabila:

a. Berdasar data baru diketahui bahwa dasar penetapan SKPKB, SKPLB dan

SKPN kurang dari yang semestinya.

b. Dasar penetapan SKPKBT yang telah dikeluarkan kurang dari semestinya.

SKPKBT dapat dikeluarkan lebih dari satu kali.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang

atau tidak seharusnya terutang.

– Fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan

kelebihan pajak.

– SKPLB diterbitkan apabila:

a. Untuk pajak penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah

pajak yang terhutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang.

b. Untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak

terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak

terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut

PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah yang terutang adalah jumlah

Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut

tersebut.

c. Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak

yang terutang atau telah dilaksanakan pembayaran pajak yang tidak

terhutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah PPh terutang sama

besarnya dengan kredit pajak.

– SKPN diterbitkan apabila berdasarkan penelitian/pemeriksaan, pajak yang

dibayar WP sama dengan pajak yang terutang.

Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah

penerimaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini

karena SKPKB merupakan salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan

pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut. Hal

ini dapat meningkatkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak suatu daerah.

Kelebihan bayar, pengembaliannya

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak saharusnya terutang dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

1. WP dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui KPP setempat.
2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal :
* Untuk PPh jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
* Untuk PPN jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;
* Untuk PPnBM jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

1. Surat ketetapan pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Pengembalian Pendahuluan :

1. WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jendaral Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebiahn pajak untuk WP tertentu.
3. WP dengan kriteria tertentu adalah WP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat :
* SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.
* Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
* Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
* Tidak pernah dijatuhi hukuman tidak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
* Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan :
o pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
o laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
4. WP yang laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik juga dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dengan syarat memenuhi kriteria angka 3 huruf a, b, c dan d (diatas) ditambah dengan syarat :
* dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
* apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan pajak maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
5. Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan WP yang memenuhi kriteria tertentu setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
6. WP yang perhitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui karena berkaitan denga pengenaan cukai sepanjang memenuhi persyaratan WP kriteria tertentu dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.
7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN, sejak permohonan diterima lengkap.
8. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak berupa SKPKB atau SKPLB atau SKPN dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
9. SKPB yang telah diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

SKPKBT

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, hal ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar akibat ditemukannya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Sanksi dalam SKPKBT

* Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
* Kenaikan 100% tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
* Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber: Pasal 15 UU PPh

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: