Michaelorstedsatahi’s Blog

August 3, 2009

national power corporation filipina ( napocor )

Filed under: ekonomi — Tags: , — michaelorstedsatahi @ 3:48 am

Keikutsertaan pihak swasta dalam sektor kelistrikan di Filipina dimulai pada tahun 1987, dengan disahkannya The Law of Build-Operate-Transfer. Pihak swasta diper-bolehkan membangun pembangkit energi listrik, mengope-rasikannya selama jangka waktu tertentu, dan kemudian menyerah-kannya kepada pihak pemerintah. Untuk menarik investor asing, Pemerintah Filipina menerbitkan The Foreign Investment Act, yang memberi ijin kepada investor asing untuk membangun dan memiliki proyek pembangkit tenaga listrik di Filipina.

Saat ini operator-operator dalam sektor kelistrikan terdiri dari National Power Corporation (NAPOCOR), Manila Electric Company (MERALCO), serta beberapa Independent Power Producers (IPPs).

NAPOCOR adalah perusahaan listrik milik Pemerintah Filipina yang men-supply energi listrik diluar Manila dan kawasan metro-politan. Selain itu, NAPOCOR juga mengontrol sistem transmisi dan distribusi dari perusahaan listrik swasta dan koperasi listrik pedesaan. MERALCO merupakan perusahaan swasta yang men-supply energi listrik untuk daerah Manila dan kawasan metropolitan lainnya. NAPOCOR dan MERALCO mampu mensupply sekitar separuh kebutuhan listrik di Filipina, sedangkan sisanya di-supply oleh Inde-pendent Power Producers (IPPs).

Pemerintah Filipina tidak memberi subsidi secara langsung untuk sektor kelistrikan. Subsidi yang diberikan berupa subsidi silang, yaitu :

* Subsidi silang antar konsumen MERALCO. Subsidi diberikan oleh pelanggan kelompok perdagangan (tertinggi) ke pelanggan kelompok industri dan rumah tangga (terendah).
* Subsidi silang antar perusahaan pem-bangkit tenaga listrik. Dari NAPOCOR kepada perusahaan pembangkit tenaga listrik small utilities dan nonutilities.
* Subsidi silang dari konsumen yang berada di pulau-pulau besar, seperti Luzon kepada pelanggan yang terdapat di pulau-pulau kecil seperti Visayas, Mindanao, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Dalam menjalankan fungsi regulasi, Pemerintah Filipina membentuk Energy Regulatory Board (ERB) yang tugasnya untuk mewakili pemerintah dalam mene-tapkan tarif listrik. Wewenang ERB meliputi NAPOCOR, IPP, koperasi listrik pedesaan dan kabupaten, serta sistem distribusi di propinsi dan kota.

Saat ini biaya pengadaan energi listrik oleh MERALCO sebesar 3,9 peso per kWh. Dengan biaya pengadaan tersebut MERALCO menetapkan tarif listrik untuk konsumennya sebagai berikut:

* Konsumen kelompok rumah tangga sebesar 3,12 peso per kWh
* Konsumen kelompok perdagangan dan industri dikenakan tarif lebih tinggi dari biaya pengadaannya
* Bagi konsumen rumah tangga dan pelayanan umum yang mengkonsumsi tidak lebih dari 300 kWh per bulan diberi potongan harga sebesar 50 persen dari biaya listrik yang digunakan untuk pemakaian 50 kWh pertama.

Di samping berfungsi sebagai produsen tenaga listrik, NAPOCOR juga bertugas mengontrol fungsi transmisi dan pembangkit listrik di seluruh negara. Kondisi tarif di NAPOCOR adalah sebagai berikut :

* Penetapan tarif listrik tidak transparan
* Biaya pembangkit tenaga listrik tidak dipisahkan dari biaya transmisi dan permintaan listrik serta penjualan
* Tarif berisi banyak subsidi, baik pada tingkat retail maupun wholesale
* Tarif tidak menggambarkan besarnya biaya yang sesungguhnya dari produksi dengan subsidi pada tingkat jaringan listrik dan konsumen

Struktur tarif listrik NAPOCOR yang terintegrasi tidak dapat memberi insentif bagi efisiensi dan persaingan dalam pengadaan listrik. Kehilangan listrik banyak terjadi dalam alur distribusi. Sejumlah besar koperasi listrik pedesaan yang kecil tidak dapat mencapai economies of scale, kegiatan usaha yang tidak efisien, dan tingginya overhead cost pada distribusi. Akibatnya, tarif listrik di Filipina merupakan yang tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Jepang.

Dari uraian di atas dapat disim-pulkan bahwa bentuk subsidi listrik yang diterapkan di Filipina adalah subsidi silang, yaitu :

* Subsidi silang antar kelompok pelanggan, yaitu dari pelanggan kelom-pok perdagangan ke kelompok industri dan rumah tangga
* Subsidi silang antar produsen, yaitu dari produsen listrik milik pemerintah (NAPOCOR) ke produsen listrik small utilities dan nonutilities
* Subsidi silang antar pulau, yaitu dari pelanggan di pulau-pulau besar ke pelanggan di pulau-pulau kecil

Bentuk subsidi silang tersebut memberi keuntungan bagi pemerintah, yaitu pemerintah tidak perlu menyediakan dana subsidi, dan konsumen berpeng-hasilan rendah dapat menikmati listrik dengan biaya yang terjangkau.

Bentuk subsidi di Filipina memiliki beberapa kelemahan, yaitu terlalu banyak-nya jenis subsidi silang yang diterapkan, sehingga implementasi dan pengawasannya sulit; tarif listrik bervariasi dan penentuan tarif tidak transparant, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan maupun korupsi; dan subsidi silang yang dibebankan kepada kelompok industri dan perdagangan akan dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Presiden Pilipina, Gloria Arroyo akan menghadapi ujian berat pertama dalam ruang lingkup reformasi ekonomi, saat anggota legislatif bertemu pekan ini guna mempertimbangkan rencana ambisius yang kontroversial, merombak sektor ketenagalistrikan Pilipina yang terhimpit krisis.

Pemerintahan Presiden Arroyo yang baru berumur empat bulan telah menjanjikan bahwa reformasi akan mengakhiri monopoli, mendorong masuknya lebih banyak “pemain” dan meningkatkan persaingan yang akan menguntungkan konsumen dalam bentuk tarif dan pelayanan lebih baik.

Jika undang undang yang diusulkan itu diterima Kongres yang akan berakhir masa tugasnya, ekonomi Pilipina yang tengah dilanda krisis akan menerima lonjakan penanaman modal langsung baru dan akses pinjaman lunak satu miliar dolar AS dari lembaga multilateral.

Namun, kegagalan memberlakukan undang undang itu akan menimbulkan masalah di sektor kelistrikan yang hampir pasti akan memeperlemah minat penanam modal asing dan secara mutlak merugikan pertumbuhan ekonomi.

Subsidi silang

Pilipina yang tingkat harga listriknya termahal di Asia Tenggara menjalankan suatu sistem subsidi silang yang unik, di mana sektor industri mensubsidi pelanggan listrik perumahan.

Biaya listrik yang tinggi dibebankan kepada konsumen, sehingga membuat perekonomian tidak memiliki daya saing.
Namun kelompok kelompok kesejahteraan sosial menuduh undang undang reformasi ketenagalistrikan itu “anti rakyat Pilipina” dan hanya menguntungkan para pengusaha besar.
Mereka mengancam akan melancarkan suatu kampanye “kekuatan rakyat” untuk menggagalkan pengesahan undang undang itu dalam suatu sidang khusus Kongres selama empat hari mulai Senin.
Anggota legislatif dari golongan oposisi menuduh telah memaksakan usulan itu tanpa kajian dan umpan balik yang baik dan hanya menunggu Kongres yang baru terpilih.

Gambaran utama undang undang tersebut adalah swastanisasi perusahaan listrik nasional “Napocor”, yang menanggung beban utang besar, guna menghapuskan dana pemerintah yang dipakai mensubsidi produsen listrik utama negara itu.
Undang undang itu akan memungkinkan penjualan pabrik pembangkit listrik Napocor dengan harga penawaran 4,5 miliar dolar AS guna menutupi jaminan utang sebesar 6,7 miliar dolar.

Namun timbul kecaman yang menuduh hal itu akan membebani pembayar pajak yang diasumsikan sebagai bagian dari utang Napocor. jika pemerintah harus menanggung utang Napocor, mungkin terpaksa harus mengurangi sektor dasar dan menekan prioritas lainnya seperti sekolah, saluran irigasi, rumah murah dan pembangunan jalan.
Selain itu, sektor energi lokal memerlukan penanaman modal senilai satu miliar dolar AS setahun untuk periode 10 tahun mendatang.
jika reformasi tidak segera dilaksanakan, para penanam modal akan terus menghindari sektor energi dan negara dapat kembali menghadapi permasalahan kelistrikan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi seperti tahun 1990-an.

ADB telah Terlibat?

Sekalipun ADB akan dihapus dari keterlibatan langsung dalam penyuapan, tidak dapat dikesampingkan bahwa hal itu menciptakan kondisi yang menyebabkan apa yang sekarang muncul sebagai upaya untuk membeli Kongres. akan tetapi, banyak pendapat bahwa, bila dilakukan dengan tepat, privatisasi dapat membantu menurunkan tingkat korupsi. Namun, di banyak negara yang sering proses privatisasi telah penuh dengan dugaan penyuapan, pencurian, dan penggelapan.

Untuk menghindari masalah ini, yang penting transparan, tanpa prasangka dan prosedur contestable sepenuhnya digunakan dalam penjualan aset negara. Ketika penjualan melibatkan alam monopoli, juga penting yang mampu, peraturan lembaga independen yang dibentuk untuk memberikan pengawasan yang memadai sebelum privatisasi. Isu praktek terbaik melibatkan corporate governance juga akan menjadi komponen penting dari pinjaman Bank dan TA [teknis] hibah menangani masalah privatisasi, corporatization, dan manajemen perusahaan publik.

Tidak ada di atas anti korupsi pengamanan atau yang lainnya telah dimasukkan ke dalam tempat sebelum perundang-undangan untuk mendorong privatisasi.

Kesibukan Privatisasi

Memang, jadi rushed adalah Napocor privatisasi yang lainnya poin dibangkitkan oleh kritik yang sangat kiri terjawab, khususnya dalam pemberitaan argumen bahwa konsumen akan membayar biaya untuk Napocor terlantar dari aset, sehingga alih-alih turun, tarif listrik yang dikenakan kepada sebagian besar pemukiman konsumen yang cenderung naik setelah privatisasi.

Bahkan, ADB mengakui bahwa dampak dari proses restrukturisasi dan privatisasi pada konsumen listrik belum quantified, juga memiliki kebutuhan untuk mempertahankan keselamatan jala untuk melindungi masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu. Sebagai sebuah lembaga yang dikatakan di atas energi ekonomi, it is amazing bahwa ADB tidak memprioritaskan pelaksanaan dari studi sebelum kesibukan yang privatisasi dari Napocor sejak sebelumnya banyak upaya deregulasi privatize atau kekuasaan di negara-negara lain yang berakhir sampai dengan konsumen yang screwed.

Tapi kembali ke masalah korupsi: adalah ironis bahwa proyek ADB sekarang terperangkap dalam skandal korupsi besar-besaran sejak badan prides dirinya dengan menjadi agen pembangunan multilateral pertama untuk mempunyai kebijakan disetujui Dewan-pernyataan tentang tata pemerintahan yang baik. Bank, salah satu catatan dokumen, affirms bahwa perilaku korup dan gelap adalah serius rem pada proses pembangunan. Bank menolak argumen yang bermanfaat dari korupsi yang lebih penting dr efek negatif akibat … Bank menyambut baik berkembang fokus pada isu anti korupsi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas ke muka, maka prinsip-prinsip transparansi, kemungkinan meramalkan, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan dan kebijakan.

Apa yang akan selesai?

Sekarang adalah waktu untuk Bank Pembangunan Asia untuk menaruh uang nya di mana muaranya adalah. Harus segera memulai penyelidikan dari para stafnya untuk melihat apakah mereka yang terlibat dalam penyuapan dari Batasan.

Harus segera juga menandakan bahwa pemerintah Filipina petikan dari tagihan listrik tidak akan menjamin pengiriman dari pinjaman dan pinjaman Miyazawa yang kotor karena melanggar Bank anti korupsi kebijakan yang terlibat dalam payoffs.

Tetapi sama pentingnya, ADB harus berhenti tekanan pemerintah Filipina yang aman untuk segera petikan dari tagihan listrik dan memungkinkan lembaga independen untuk melakukan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dari penyelidikan atau tidak akan benar-benar merasakan manfaat privatisasi Filipina konsumen atau hanya menyampaikan aset negara di firesale harga untuk baik-baik lokal maupun asing monopolists.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: