Michaelorstedsatahi’s Blog

May 20, 2011

Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh yang berbunyi “Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.”

Dalam memori penjelasan atas pasal 4 ayat (2) itu dikemukakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatas antara lain adalah : Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan,dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas jenis-jenis penghasilan tertentu lainya. Oleh karena itu perlu dikeluarkan Peraturan-peraturan yang mengatur tentang besarnya pajak yang terutang, tata cara pengenaannya (baik pembayaran, pemotongan atau pemungutannya), tata cara pelaporannya dan sanksi-sanksi yang berkenaan dengannya.

Sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan Pajak Penghasilan yang bersifat Final, yaitu antara lain :

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
c. Keputusan Menteri Keuangan RI No.282/ KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-07/PJ.42/ 1995 tanggal 21 Pebruari 1995
e. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.4/ 1997 tanggal 20 Juni 1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

2. Pengertian
a. Bursa Efek adalah penyelenggara transaksi jual beli efek, seperti Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Paralel Indonesia
catatan :
Pengertian Bursa Efek sesuai dengan Pasal 1 UU No.18 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
b. Perantara Pedagang Efek adalah perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual beli efek di bursa, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
c. Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercata dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada BAPEPAM dalam rangka penawaran umum perdana (“initial public offering”) menjadi efektif

Termasuk pendiri adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena:
• warisan
• hibah
• cara lain yang tidak dikenakan PPh pada saat pengalihan
d. Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana.
3. Obyek Pengenaan Pajak
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

4. Besarnya Tarif
a. untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1994

5. Cara Pelunasan Pajak
Pelunasan Pajak atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek melalui pemungutan/pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah No.132 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.
b. Keputusan Menteri Keuangan No.639/ KMK.04/1994 tgl 29 Desember 94.
c. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 132 KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan
d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-17/PJ.41/ 1995 tgl 23 Maret 1995
2. Pengertian
a. Hadiah Undian
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi/badan yang pemberiannya melalui cara undian
b. Hadiah dan Penghargaan Perlombaan
adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya hadiah atau penghargaan dari
• perlombaan olah raga
• perlombaan kesenian
• kontes kecantikan/busana dan kontes sejenis lainnya.
• kuis di televisi/radio
• kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, pemberian jasa, dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

3. Obyek Pengenaan
Atas Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun (hadiah dapat berupa uang, barang, atau berupa kenikmatan (misalkan mendapatkan fasiltas gratis menginap di Hotel))
Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjulan barang/jasa, sepanjang :
a. Diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi.
b. Hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

4. Besarnya tarif
a. Hadiah undian adalah 25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian dan bersifat final
b. Hadiah dan penghargaan seperti yang termaksud dalam 2b, besarnya Pajak Penghasilan :
• Dalam hal penerima hadiah adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final.
• Dalam hal penerima adalah Wajib Pajak luar negeri dikenakan tarif sebesar 20% dan bersifat final (jika ada perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, tarif yang berlaku sesuai dengan tarif perjanjian).
• Dalam hal penerima hadiah adalah Wajib Pajak Badan, termasuk BUT maka tarif yang dikenakan 15% dan tidak final.
c. Hadiah dan penghargaan seperti yang termaksud dalam 2b dan 2c, besarnya Pajak Penghasilan
• Dalam hal penerima hadiah adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh.
• Dalam hal penerima adalah Wajib Pajak luar negeri dikenakan tarif sebesar 20% dan bersifat final (jiak ada perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, tarif yang berlaku sesuai dengan tarif perjanjian).
• Dalam hal penerima hadiah adalah Wajib Pajak Badan, termasuk BUT maka tarif yang dikenakan 15% dan tidak final.
5. Pemungut
Pemungut Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian adalah Penyelenggara undian baik orang pribadi, badan, kepanitian, organisasi atau penyelenggara dalam bentuk apapun baik yang telah atau belum mendapatkan ijin dari Departemen Sosial, termasuk pengusaha yang menjual barang / jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian dan sebagainya

6. Kewajiban Penyelenggara Undian
Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan (dalam hal hadiah berupa barang atau kenikmatan maka dihitung dulu sesuai dengan harga pasar yang wajar).

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah RI No.48 tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
b. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1996 tanggal 16 April 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No.48 tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
c. Peraturan Pemerintah RI No.79 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
d. Keputusan Menteri Keuangan No.392/ KMK.04/1996 tgl 5 Juni 1996
e. Keputusan Menteri Keuangan No.393/ KMK.04/1996 tgl 5 Juni 1996 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

2. Obyek Pengenaan
Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Yang dimaksud dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah :
a. penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
b. penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum baik yang memerlukan persyaratan khusus atau yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

3. Besarnya Tarif
a. Besarnya Pajak Penghasilan untuk orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya tidak melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak tanah dan/atau bangunan adalah 5% dari :
• jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
• nilai berdasarkan keputusan pejabat dallam hal pengalihan hak kepada pemerintah.
• nilai menurut risalah lelang jika pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku (Stb 1908 no. 189 dengan segala perubahannya).
b. Besarnya Pajak Penghasilan untuk orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak tanah dan/atau bangunan adalah :
• 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sederhana.
• 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan lainnya.

4. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak
a. Orang pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
b. Orang pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari pemerintah karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum.
c. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan :
• kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
• kepada badan keagamaan
• kepada badan pendidikan
• kepada badan sosial
• kepada pengusaha kecil termasuk koperasi
sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Cara pelunasan
a. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain dari pemerintah wajib membayar sendiri ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pemerintah dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran/menyetujui tukar menukar tersebut

PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah RI No.131 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
b. Keputusan Menteri Keuangan No.51/ KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 217/ PJ/2001 tanggal 16 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan;

2. Pengertian
a. yang dimaksud dengan Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank
b. yang dimaksud dengan Cadangan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
c. termasuk bunga yang harus dipotong PPh adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

3. Obyek Pengenaan Pajak
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

4. Besarnya Tarif
a. sebesar 20% apabila penerima penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bersifat final.
b. sebesar 20% apabila penerima penghasilan Wajib Pajak luar negeri dan bersifat final.

5. Pengecualian
Dikecualikan daro pemotongan pajak dilakukan terhadap penghasilan berupa :
a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank lndonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
b. bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia,
c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; (pembebasan ini harus berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

6. Cara Pelunasan Pajak
Dengan pemotongan yang dilakukan oleh bank termasuk Bank Indonesia dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

7. Pemotong
Yang wajib memotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah :
a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan yang menjual SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan.
c. Kantor Pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di cabang di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia.
d. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia

PENGHASILAN DARI SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah RI No.29 tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
b. Keputusan Menteri Keuangan No.394/ KMK.04/1996 tgl 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
c. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/ 1996 tanggal 8 Juli 1996 Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-22/PJ.4/ 1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Seri PPh Umum No. 32)

2. Obyek Pengenaan
Obyek pengenaan Pajak Penghasilan dari sewa atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tnaha, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.

3. Besarnya Tarif :
a. Apabila penyewa dan yang menyewakan tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau BUT, besarnya tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
b. Sedang jika yang menyewakan tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka besarnya tarif adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan (misalkan biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge”)

4. Cara Pelunasan Pajak
Pelunasan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dalam 2 (dua) hal :
a. apabila penyewa Badan Pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, maka cara pelunasannya melalui mekanisme pemungutan.
b. melalui penyetoran sendiri oleh pihak yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak.

5. Kewajiban Pemotong atau Pemungut
Pemotong atau Pemungut tersebut mempunyai kewajiban :
a. Memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pemotongan dan pemungutan dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya sewa
c. Pemotong dan pemungut wajib membuat bukti pemotongan (form F.1.1.33.12) minimal rangkap 3 (tiga)
d. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
e. Pemotong atau pemungut setelah menyetorkan pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah undian dengan menggunakan formulir F.1.1.32.04 minimal rangkap 2 (dua)

SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan No.507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
b. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996

2. Obyek Pengenaan Pajak
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian.

3. Besarnya Tarif
Besarnya tarif adalah 10% dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian
Contoh : Aktiva PT ADUH sebelum dilakukan penilaian kembali nilai dalam neraca menunjukkan angka sebesar Rp 10.000.000,- setelah dilakukan penilaian kembali nilainya menjadi sebesar Rp 20.000.000,-
Maka PPh yang terutang 10% x (Rp 20.000.000,- – Rp 10.000.000,-) = Rp 1.000.000,-

4. Cara Pelunasan Pajak
Pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum permohonan tersebut disampaikan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah RI No.139 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek
b. Keputusan Menteri Keuangan No.558/ KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek
c. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-40/PJ.4/ 1996 tanggal 20 Desember 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual di Bursa Efek (Seri PPh UMUM NO. 41)
d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.4/ 1998 tanggal 3 Maret 1998 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Pembayarannya Dilakukan Oleh Wali Amanat

2. Pengertian
a. Obligasi adalah obligasi dengan nama dan dalam bentuk apapun yang penjualannya dilakukan melalui penawaran umum dan/atau di bursa efek di Indonesia
b. bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.
c. diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dengan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar oleh pembeli.
catatan
secara umum didalam pengertian di Pasar Modal atau Bursa Efek yang dimaksud dengan obligasi, adalah :
a. suatu perikatan yang berisi janji dimana satu pihak (penerbit : perusahaan, pemerintah, lembaga lain) berjanji akan membayar sejumlah uang pada suatu waktu tertentu (tanggal jatuh tempo/maturity date.
b. surat hutang (tanda meminjamkan uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun (5-7 tahun dan tercatat di bursa.
Dengan demikian pada hakekatnya obligasi adalah surat tagihan uang atas beban/tanggungan pihak yang menerbitkan/mengeluarkan obligasi tsb

3. Obyek Pengenaan Pajak
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan berupa bunga atau diskonto dari obligasi.

4. Besarnya Tarif
a. 15% dari jumlah bruto bunga atau diskonto yg diterima Wajib Pajak dalam negeri
b. 20% dari jumlah bruto bunga atau diskonto yg diterima Wajib Pajak luar negeri
5. Pengecualian
Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di bursa efek :
a. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang berkedudukan di Indonesia.
b. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI
c. reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal
d. badan perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, organisasi internasional, dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1994
6. Pemotong Pajak Pajak Penghasilan:
a. Penerbit obligasi (emiten) pada saat emisi perdana obligasi tanpa bunga (zero coupon bond);
b. Penerbit obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;
c. Bank Wajib Pajak dalam negeri, cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, Dana Pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal, pada saat perolehan obligasi berbunga atas bunga berjalan yang diperoleh selama masa kepemilikan oleh penjual obligasi;
d. Penyelenggara bursa pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek.
7. Saat Terutangnya Pajak
a. Jika pemotong pajak penerbit obligasi pajak terutang pada saat :
• pada saat terutang (pada saat jatuh jatuh tempo),
• pada saat dibayarnya bunga kepada pemegang obligasi
• pada saat timbulnya hak diskonto kepada pembeli obligasi
b. jika pemotong pajak bank, dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, reksadana pajak terutang pada saat :
• pada saat menjual obligasi dengan diskonto kepada pihak lain
• pada saat membeli obligasi dengan bunga dari pihak lain.
8. Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak
Pemotong atau Pemungut tersebut mempunyai kewajiban :
a. Memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan atau yang terutang.
b. Pemotongan dan pemungutan dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya bunga atau diskonto
c. Pemotong dan pemungut wajib membuat bukti pemotongan (form F.1.1.33.17) minimal rangkap 3 (tiga) :
d. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
e. Pemotong atau pemungut setelah menyetorkan pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir F.1.1.32.04 minimal rangkap 2 (dua)

PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah RI No.140 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
2. Pengertian
a. Jasa Konstruksi adalah jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang produk akhirnya adalah berupa bangunan.
b. Bangunan adalah wujud hasil Pekerjaan Konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada diatas, dibawah tanah dan/atau air.
c. Jasa Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi.
d. Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi.
e. Jasa Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa pengawasan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi
3. Obyek Pengenaan
Atas Penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai pengusaha kecil sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang , serta yang mempunyai nilai pengadaan/peredaran sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam kedudukan sebagai kontraktor maupun sub kontraktor
4. Besarnya tarif
a. atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi 2% dari jumlah Imbalan bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
b. atas imbalan jasa perencanaan konstruksi 4% dari jumlah Imbalan bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
c. atas imbalan jasa pengawasan konstruksi 4% dari jumlah Imbalan bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan
5. Tata Cara Pelunasan
Pelunasan Pajak Penghasilan atas jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dilakukan dalam 2 (dua) hal :
a. melalui pemotongan oleh pemberi hasil dalam hal pemberi hasil adalah Badan pemerintah (Bendaharawan Pusat atau Daerah, BUMN/BUMD), Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
b. melalui penyetoran sendiri oleh pemberi jasa dalam hal pemberi hasil adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak.
6. Kewajiban Pemotong atau Pemungut
Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang dilunasi dengan cara pemotongan atau pemungutan oleh pemberi kerja (seperti tersebut dalam huruf e point I). Maka Pemotong atau Pemungut tersebut mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pemotongan dan pemungutan dilakukan pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan.
c. Pemotong dan pemungut wajib membuat bukti pemotongan (form F.1.1.33.16) minimal rangkap 3 (tiga) :
d. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
e. Pemotong atau pemungut setelah menyetorkan pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah undian dengan menggunakan formulir F.1.1.32.04 minimal rangkap 2 (dua) :

NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
1. PELAYARAN ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
a. Dasar Hukum
i. Keputusan Menteri Keuangan No.417/ KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
ii. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-32/PJ.4/ 1996 tanggal 29 Agustus 1996.
b. Pengertian
i. Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT).
ii. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri.

c. Obyek Pengenaan Pajak
Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Penghasilan tersebut tidak termasuk dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
d. Besarnya Tarif
Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto
e. Cara Pelunasan Pajak.
i. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pelunasan pajak melalui pihak yang membayar.
ii. Jika bukan dari perjanjian persewaan atau charter maka pelunasan pajak harus dilunasi sendiri dengan menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan memakai SSP.
f. Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak
Pemotong atau Pemungut tersebut mempunyai kewajiban :
i. Memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
ii. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
iii. Pemotong dan pemungut wajib membuat bukti pemotongan (form F.1.1.33.14) minimal rangkap 3 (tiga) :
iv. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
v. Pemotong atau pemungut setelah menyetorkan pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah undian dengan menggunakan formulir F.1.1.32.05 (Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15 minimal rangkap 2 (dua) :

2. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
a. Dasar Hukum
i. Keputusan Menteri Keuangan No.475/ KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
ii. Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-35/PJ.4/1996 tanggal 1 Oktober 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (Seri PPh Umum – 40).
b. Pengertian
i. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan enerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter;
ii. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusaha-an penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
c. Obyek Pengenaan Pajak
Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri.
d. Besarnya Tarif
Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8 % dari peredaran bruto
e Cara Pelunasan Pajak.
Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang pencharter tersebut adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
f. Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak
Pemotong atau Pemungut tersebut mempunyai kewajiban :
i. Memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
ii. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
iii. Pemotong dan pemungut wajib membuat bukti pemotongan (form F.1.1.33.14) minimal rangkap 3 (tiga) :
iv. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
v. Pemotong atau pemungut setelah menyetorkan pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah undian dengan menggunakan formulir F.1.1.32.05 (Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15 minimal rangkap 2 (dua) :

3. PENGHASILAN PELAYARAN DALAM NEGERI
a. Dasar Hukum
i. Keputusan Menteri Keuangan No.416/ KMK.04/1996 tgl 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
ii. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Seri PPh Umum No.35);
iii. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-31/PJ.4/1996 tanggal 16 Agustus 1996 Penjelasan Atas Lampiran SE-29/PJ.4/1996
b. Pengertian
i. Wajib Pajak perusahaaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri adalah perusahaan pelayaran/penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan charter.
ii. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri.
Dalam jasa pelayaran terdapat beberapa jenis penghasilan berupa :
i. perjanjian charter kapal atau pesawat udara meliputi semua bentuk charter,
ii. sewa berdasarkan pemakaian ruangan kapal atau pesawat udara baik untuk orang/barang (space charter), apabila sewa tersebut meliputi lebih dari 50% dari kapasitas kapal atau pesawat udara yang disewa.
iii. sewa berdasarkan pemakaian waktu (time charter)
iv. sewa kapal tanpa awak (bareboat charter) bukan merupakan jasa pelayaran yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 1,2% atau 2,64% Final, tetapi termasuk sewa harta lainnya yang dikenakan PPh Pasal 23 yang dikenakan 6% (15% x 40%)
v. sewa kapal dengan awak (fully manned basis)
c. Obyek Pengenaan Pajak
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :
• pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
• pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
• pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia dan
• pelabuhan diluar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia
(sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.4/1997 tanggal 27 Agustus 1996)
d. Besarnya Tarif
Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto.
e. Cara Pelunasan Pajak
i. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pelunasan pajak melalui pihak yang membayar.
ii. Jika bukan dari perjanjian persewaan atau charter maka pelunasan pajak harus dilunasi sendiri dengan menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan memakai SSP.
f. Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak
Pemotong atau Pemungut tersebut mempunyai kewajiban :
i. Memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebesar tarif dari jumlah bruto yang dibayarkan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
ii. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
iii. Pemotong dan pemungut wajib membuat bukti pemotongan (form F.1.1.33.13) minimal rangkap 3 (tiga) :
iv. Pemotong atau pemungut wajib menyetor-kan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
v. Pemotong atau pemungut setelah menyetorkan pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/ diserahkan hadiah undian dengan menggunakan formulir F.1.1.32.05 (Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15) minimal rangkap 2 (dua) :

About these ads

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Theme: Banana Smoothie. Get a free blog at WordPress.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: