Michaelorstedsatahi’s Blog

August 24, 2010

upaya mengatasi krisis ekonomi 2008 di Indonesia

Filed under: ekonomi — Tags: , , , , — michaelorstedsatahi @ 4:18 pm

Tahun 2008 terjadi krisis Global. Waktu itu Indonesia berhasil mengatasinya. Cara Indonesia untuk mengatasi krisis keuangan Global tersebut yaitu dengang menjaga menjaga kestabilan sektor keuangan dan perbankan yaitu dengan langkah :

  1. Penciptaan ketersediaan likuiditas pasar, melalui:
    1. upaya Pemerintah memberikan likuiditas tambahan kepada perbankan nasional melalui penempatan rekening pemerintah kepada Bank-Bank BUMN
    2. penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), GWM Rupiah diturunkan dari 9,01% menjadi 7,5%, 5% cash + 2,5% secondary reserved, GWM Valas diturunkan dari 3% menjadi 1%. Kebijakan ini berpotensi menambah likuiditas rupiah sebesar Rp50 triliun dan Valas US$721 juta
    3. Pemerintah menerapkan Crisis Management Protocol /CMP untuk pengelolaan SUN dengan membatalkan jadwal program penerbitan SUN mulai Oktober 2008, termasuk lelang yang dilakukan secara reguler. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan tambahan beban utang dalam APBN maupun potensi kerugian bagi pelaku pasar domestik SUN
    4. pembekuan pemberlakuan Peraturan tentang ‘marked to market’ terhadap surat berharga/efek untuk mencegak pembukuan kerugian akibat turunnya harga surat berharga/efek yang dimiliki oleh perusahaan efek dan reksa dana
    5. mempercepat realisasi belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp. 25,9 triliun
    6. melakukan pembelian (buyback) saham BUMN yang telah go public melalui Pusat Investasi Pemerintah dan beberapa BUMN
    7. memberikan kemudahan kepada Emiten untuk melakukan buy back, misalnya memperbesar jumlah saham yang dapat di buy back dari 10% menjadi 20%, dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan RUPS.
    8. Menjaga kesinambungan devisa dan neraca pembayaran, dengan tindakan-tindakan, seperti:
      1. mendorong FDI melalui perbaikan iklim usaha secara nyata

b.  mencari pembiayaan defisit anggaran dari sumber non-pasar dari luar negeri: antara lain melalui Lembaga multilateral (World Bank, IDB, JBIC), Bilateral dan Sovereign Wealth Fund

  1. mengupayakan “swap facility” dengan bank sentral negara lain, diantaranya Bank of China, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore

d.  merealisasikan “Asian Bond Arrangement” (Chiang May plus refinement)

e.   memberlakukan wajib lapor terhadap setiap pembelian USD dalam jumlah besar, dalam rangka mencegah spekulasi dolar

  1. membuat “clearing house” valas yang berasal dari valas hasil eksporimpor khusus untuk BUMN

g.  mewajibkan pelaporan LC dengan dokumen dan underlying asset pada setiap Bank

h.  mencegah masuknya “short term capital” dalam jumlah besar, khususnya Non-Deliverable Forward

  1. memperlambat keluarnya modal dengan mempersempit “auto rejection”
  2. Mengurangi impor barang konsumsi
  3. Menjaga kesinambungan APBN 2009/2010, melalui langkah-langkah seperti:
    1. melakukan redefinisi “pembiayaan darurat” dalam Pasal 23 UU No. 41 tahun 2008 Tentang APBN 2009. Diamanatkan bahwa dalam keadaan darurat (krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional), Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009
    2. menambah belanja atau fokus belanja untuk sektor-sektor yang berdampak besar terhadap pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan
    3. menambah dana risiko fiskal terhadap deviasi asumsi
    4. merancang pembiayaan darurat dari pinjaman luar negeri antara lain melalui melalui private placement kepada sovereign wealth funds, lembaga multilateral dan bilateral, serta ASEAN + 3
    5. melakukan relaksasi tarif pajak untuk beberapa sektor, antara lain CPO.
    6. Penerbitan dan perbaikan peraturan perundangan di sektor keuangan untuk mendukung pasar yang kuat dan kondusif, seperti:
      1. melakukan pelonggaran peraturan di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Reksa Dana dan Perusahaan Pembiayaan) terutama untuk penentuan nilai wajar surat berharga
      2. melakukan suspensi sementara terhadap perdagangan di Bursa
      3. menetapkan Perppu Bank Indonesia untuk memperluas jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)
      4. menetapkan Perppu LPS dan peraturan pemerintah untuk meningkatkan besaran nilai penjaminan dari sebesar Rp100 juta menjadi maksimum Rp 2 miyar untuk setiap nasabah dalam satu bank
      5. menetapkan Perppu JPSK yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
      6. Bail-out Bank Century karena jika tidak dilakukan akan berdampak sistemik.
About these ads

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: